-

 

REVOLUSI PRANCIS


Sejarah Revolusi Prancis

Révolution française; 1789–1799), adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh masa, dan oleh masyarakat petani di perdesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru; Liberté, égalité, fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).

Penyebab Revolusi Prancis

sejarawan berpendapat bahwa sebab utama Revolusi Prancis adalah ketidakpuasan terhadap Ancien Régime. Perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian rakyat terhadap pemerintah. Faktor lainnya yang dianggap sebagai penyebab Revolusi Prancis adalah kebencian terhadap absolutisme kerajaan. Kebencian oleh masyarakat petani, buruh, dan kaum borjuis terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan

Penyerbuan Bastille

Penyerbuan Bastille menjadi pertanda dimulainya Revolusi Perancis. Semangat kedaulatan rakyat telah menyebar di seluruh Prancis. Di daerah pedesaan, rakyat jelata mulai membentuk milisi dan mempersenjatai diri melawan invasi asing. Beberapa di antaranya menyerang châteaux kaum bangsawan sebagai bagian dari pemberontakan agraria umum yang dikenal dengan "la Grande Peur" ("Ketakutan Besar").

Dampak terjadinya revolusi Prancis

Bidang Politik

Dampa yang ditimbulkan revolusi prancis terhadap sistem politik berupa kekuasaan absolut yang sangat dikecam oleh rakyat. Paham liberal yang muncul sangat pesat menyebar hingga ke penjuru negri. Dengan adanya revolusi prancis tumbuh pula paham demokrasi, parlementer, republic. 

Bidang Sosial

Stratifikasi sosial di prancis dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Bidang Ekonomi

Dihapusnya sistem gilde, yakni sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik. Kehidupan petani juga memiliki peningkatan.

Referensi : Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Revolusi_Prancis#Dampak_Terjadinya_Revolusi_Prancis

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya