HIMAPEM FISIP ULM

Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Peringatan ini memiliki sejarah yang erat dengan perjuangan petani dan lahirnya hukum agraria nasional. Pada 24 September 1960, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal sebagai UUPA. Undang-undang tersebut menjadi tonggak penting karena menggantikan sistem agraria peninggalan kolonial dan meletakkan dasar baru dalam pengaturan tanah di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963. Pemilihan tanggal tersebut menunjukkan bahwa petani ditempatkan sebagai bagian penting dalam perjalanan pembangunan dan kehidupan bangsa. Lahirnya UUPA sendiri tidak terlepas dari cita-cita untuk menciptakan pengaturan tanah yang lebih adil bagi masyarakat. UUPA mengatur bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan tidak seharusnya dikuasai tanpa batas oleh pihak tertentu. Ka...

  Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September sebagai momentum refleksi universal yang ditetapkan resmi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi A/63/7 pada tahun 2007. Usulan ini diinisiasi atas prakarsa Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai bentuk komitmen global untuk mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Tanggal 15 September dipilih secara simbolis untuk memperingati pengesahan Universal Declaration on Democracy oleh IPU pada tahun 1997 berupa sebuah Deklarasi Universal tentang Demokrasi yang menegaskan bahwa demokrasi adalah cita-cita universal yang berakar pada nilai-nilai yang dibagi bersama oleh masyarakat global, tanpa memandang perbedaan budaya, politik, maupun ekonomi. PBB dan IPU menetapkan hari ini dengan alasan untuk memberikan ruang evaluasi tahunan bagi negara-negara anggota dalam mengukur kesehatan institusi politik, melindungi hak-hak asasi manusia, serta memastikan ba...

  Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa yang cukup kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya terjadi ketegangan antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang kemudian semakin besar hingga terjadi kekerasan dan menimbulkan korban. Menurut saya, peristiwa ini tidak hanya bisa dilihat sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai masalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa ketika kekuasaan digunakan secara berlebihan, masyarakat bisa menjadi pihak yang dirugikan. Kalau dilihat dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi masyarakat. Aparat memang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti bisa digunakan sesuka hati. Hak masyarakat juga harus tetap dihormati. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, pemerintah seharusnya lebih mengutamak...

  Kematian Munir Said Thalib pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan Jakarta–Amsterdam bukan sekadar tragedi kriminal biasa, melainkan peristiwa yang dalam perspektif ilmu pemerintahan dapat dibaca sebagai manifestasi kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Munir, yang meninggal setelah diracun dengan arsenik, adalah aktivis HAM yang secara terbuka mengkritik praktik kekuasaan, termasuk yang melibatkan aparat negara. Fakta bahwa seorang warga negara apalagi seorang pembela HAM dibunuh dalam perjalanan ke luar negeri untuk melanjutkan studi di bidang hukum dan HAM, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pemerintahan saat itu menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak hidup dan keamanan warga negaranya. Dalam ilmu pemerintahan, negara dipahami sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama dalam rezim HAM, sementara warga negara adalah rights holders (pemangku hak). UUD 19...

19 Agustus diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day). Peringatan ini lahir dari tragedi kelam pada 19 Agustus 2003, ketika sebuah bom truk menghancurkan Markas PBB di Baghdad, Irak. Peristiwa tersebut menewaskan 22 pekerja kemanusiaan, termasuk diplomat senior Sérgio Vieira de Mello. Mereka yang gugur hadir tanpa senjata, melainkan membawa niat tulus untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan kehidupan korban konflik. Momen ini menjadi landasan penetapan Hari Kemanusiaan Sedunia oleh PBB guna menegaskan bahwa para penolong harus dilindungi, serta nilai kemanusiaan wajib melampaui sekat politik, agama, maupun garis batas negara. Dalam studi Ilmu Pemerintahan, keberadaan negara didasari oleh kontrak sosial, di mana rakyat menyerahkan sebagian wewenangnya agar negara memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Saat bencana melanda, tugas utama seorang pemimpin negara adalah mengambil keputusan cepat yang berfokus penuh pada mitigasi risiko dan penyelamatan n...

Tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Peringatan ini ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2008. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan dan hukum dasar yang sah secara formal. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang bersejarah untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945), memilih Presiden dan Wakil Presiden (Soekarno-Hatta), serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Momen ini adalah pilar legalitas berdirinya negara Indonesia secara tata negara. ​ Rancangan UUD sebenarnya telah dibahas sejak sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus pagi, terjadi perdebatan krusial terkait Piagam Jakarta (Jakarta Charter), khususnya klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Atas kebesaran...

  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) bermula pada 8 Agustus 1967 di sebuah aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Lima Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand duduk bersama untuk merajut komitmen awal berdirinya perhimpunan ini dan mereka mendatangani dokumen Deklarasi ASEAN yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Penandatangan dokumen itu juga menjadi tonggak sejarah lahirnya ASEAN. Lima menteri Luar Negeri tersebut bernama Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narciso R. Ramos (Filipina), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Kelima tokoh itu disebut bapak pendiri perhimpunan ASEAN. Adapun latar belakang pembentukan ASEAN, yaitu persamaaan geografis, persamaan budaya, persamaan kepentingan, yakni mensejahterakan masyarakatnya masing-masing di berbagai bidang dan persamaan nasib, yakni sama sama pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN in...

Mati listrik yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak terjadi dalam semalam. Berdasarkan catatan laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalsel, gelombang mati lampu massal ini pertama kali pecah sejak pertengahan Juni 2026. Tentu memunculkan tanda tanya : Mengapa wilayah sekaya Kalimantan Selatan harus mengalami pemadaman bergilir? Apa yang sebenarnya rusak? Akar masalahnya ada pada Sistem Interkoneksi Kalselteng-Kaltim. Pada bulan Juni, terjadi kerusakan teknis beruntun pada pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) milik PT SKS Listrik Kalimantan (SLK) di Gunung Mas dan PT Tanjung Power Indonesia (TPI) di Tabalong. Kondisi ini diperparah karena unit utama di PLTU Asam-Asam (Tanah Laut) secara bersamaan harus masuk ke fase pemeliharaan rutin yang tidak bisa ditunda. Karena PLN tidak memiliki rencana cadangan atau pasokan daya cadangan (reserve margin) yang matang, mereka kekurangan pasokan listrik secara drastis untuk menyuplai seluruh wilayah. Solusi satu-satunya ya...

  Tanggal 23 juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 dan dipilih karena juga bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peringatan Hari Anak Nasional bermula dari gagasan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1951 yang merasa perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kesejahteraan, serta perlindungan anak. Hari Anak Nasional merupakan simbol adanya komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh haknya secara utuh, tumbuh dalam lingkungan yang aman, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, lebih dari empat dekade sejak Hari Anak Nasional ditetapkan, tujuan tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Peringatan yang seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap pemenuhan hak anak sering kali lebih bersifat seremonial. Salah satu hak yang hingga kin...

  Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat Indonesia melalui program bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB). Pada tahun 2024, bantuan BBB menyasar 10.000 perpustakaan desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat (TBM). Pada tahun 2025, program bantuan BBB tetap dengan target 10.000 lokus, namun luasnya menyasar rumah ibadah. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyatakan hal ini adalah inisiatif baru agar masyarakat yang berkunjung ke tempat peribadatan dapat sambil membaca. Bantuan BBB menyasar sampai ke masjid, gereja, kuil, wihara, yang datanya diperoleh dari Kementerian Agama. Pada masa mendatang, program bantuan BBB menyasar ke fasilitas publik, seperti puskesmas sebagai sasaran ruang literasi potensial. “Saya tadi juga punya keinginan menyediakan buku di tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti di puskesmas yang juga sering dikunjungi anak-anak. Namun karena kami juga puny...

  Setiap tahunnya, tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional berangkat dari diadopsinya Statuta Roma oleh komunitas Internasional pada tanggal yang sama, tiga puluh tahun yang lalu. Status Roma merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada tanggal 17 Juli 1988, perwakilan dari 148 negara menghadiri pertemuan diplomatik di Roma, Italia, untuk membahas tentang masalah internasional terkait kejahatan internasional. Hasil pembahasan tersebutlah yang kemudian dituangkan dalam Statuta Roma berupa sebuah traktat yang menjabarkan bentuk-bentuk kejahatan internasional, sekaligus mandat untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Statuta Roma membagi kejahatan internasional ke dalam empat kategori inti seperti genosida (pembunuhan massal), kejahatan kemanusiaan (kejahatan yang...

  Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni sebagai pengingat akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter, moral, dan kepribadian setiap individu. Melalui keluarga yang harmonis, akan lahir generasi yang memiliki nilai tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Keluarga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Berbagai program pemerintah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penurunan angka stunting, dan perlindungan anak, akan lebih efektif apabila didukung oleh keluarga yang kuat dan peduli terhadap perkembangan setiap anggotanya. Di era saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti pesatnya perkembangan teknologi, penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, serta menurunnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, d...

  Surabaya kembali menjadi saksi bagaimana ruang demokrasi diuji. Di tengah penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, beredar laporan mengenai puluhan massa aksi yang diamankan aparat dan dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap peserta aksi. Peristiwa semacam ini tidak hanya meninggalkan trauma bagi mereka yang turun ke jalan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius, apakah kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi masih benar-benar mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan kekuasaan? Kepolisian seharusnya berdiri sebagai pelindung hak warga negara, bukan menjadi simbol ketakutan bagi mereka yang menyampaikan kritik. Ketika pendekatan yang lebih menonjol adalah represi daripada dialog, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ikut dipertaruhkan. Wibawa kepolisian tidak dibangun dari banyaknya orang yang ditangkap, melainkan dari kemampuannya menjaga keamanan sekaligus menghormati hak-hak sipil masyarakat. Semakin kritik dibalas dengan tindakan koersif, sema...

Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik, yang diperingati setiap 19 Juni, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 19 Juni 2015 melalui resolusi A/RES/69/293. Peringatan ini merupakan respons atas masifnya kasus kekerasan seksual dalam konflik yang terus berulang dari Afrika hingga Timur Tengah, dengan tanggal tersebut merujuk pada pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 (2008) yang mengutuk kekerasan seksual sebagai taktik perang. Dari perspektif ilmu pemerintahan, kekerasan seksual dalam konflik bukan sekadar pelanggaran HAM individual, melainkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi fundamentalnya untuk melindungi rakyat dan mempertahankan keamanan publik. Dalam konteks Indonesia, tragedi Mei 1998 menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana negara dapat gagal dalam fungsi perlindungan. Laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengungkapkan temuan adanya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan selama k...