Hari Toleransi Internasional: Dari Prinsip hingga Praktik Kritis

-

 


Hari Toleransi Internasional, yang kita peringati setiap tanggal 16 November, bukanlah sekadar perayaan keragaman, melainkan sebuah undangan global untuk melakukan introspeksi mendalam. Momen ini menandai adopsi Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi UNESCO pada 1995, yang kemudian dikukuhkan oleh Resolusi PBB 51/95. Tujuan utamanya, seperti ditegaskan PBB, adalah untuk menekankan bahwa toleransi membutuhkan upaya lebih dari sekadar menerima satu sama lain secara pasif. Pertanyaannya pun menjadi krusial dan mendesak: Mengingat turbulensi global saat ini, bagaimana kita dapat benar-benar mewujudkan toleransi sebagai sebuah tindakan aktif dalam kehidupan kita sehari-hari?


Secara akademis, Deklarasi UNESCO menjelaskan bahwa toleransi bukanlah bentuk pemanjangan atau ketidakpedulian pasif terhadap orang lain, melainkan rasa hormat dan apresiasi aktif terhadap kekayaan keragaman budaya, bentuk ekspresi, dan cara hidup manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia universal. Namun, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pernah menyoroti paradoks modern: masyarakat semakin terhubung, tetapi intoleransi justru semakin tumbuh—dimanifestasikan dalam ekstremisme, xenofobia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jika toleransi adalah fondasi bagi masyarakat demokratis dan kelangsungan hidup komunitas yang beragam, apakah kita benar-benar menjalankan kewajiban moral ini, atau hanya bersikap acuh tak acuh?


Pelajaran penting tentang praktik toleransi justru sering ditemukan dalam tindakan mikro di tingkat akar rumput. Sebuah studi kasus di desa Boro, Kampong Buneng, Indonesia, menunjukkan bagaimana keharmonisan masyarakat (yang beragam keyakinan) dapat dicapai melalui kompetensi komunikasi antarbudaya. Toleransi di sana dicirikan oleh tindakan kecil sehari-hari yang menunjukkan rasa hormat, seperti menggunakan berbagai salam keagamaan sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan orang lain. Kisah desa Boro, yang mampu mempertahankan kedamaian selama beberapa dekade, mengajarkan kita bahwa menghormati sesama tidak harus rumit, melainkan merupakan serangkaian upaya individu yang disengaja.


Namun, toleransi memiliki batas yang harus diakui dan dipertahankan. Filosofer Karl Popper memperingatkan kita tentang Paradoks Toleransi, yang menyatakan bahwa toleransi tanpa batas pasti mengarah pada hilangnya toleransi itu sendiri. Pernyataan kritis ini mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan etis yang sulit: Apakah kita harus menoleransi ideologi yang secara inheren diskriminatif, seperti rasisme, xenofobia, atau homofobia, demi menghormati kebebasan berpendapat? Sejarah, seperti kasus penolakan hak asasi manusia terhadap orang kulit hitam selama era apartheid, menunjukkan bahwa pasif dalam menghadapi ketidakadilan sama saja dengan bersekongkol.


Inilah mengapa Hari Toleransi Internasional juga harus berfungsi sebagai hari untuk menarik garis batas yang jelas. Toleransi tidak dapat diterapkan pada kekejaman yang melanggar nilai kesetaraan setiap manusia. Kita tidak bisa menoleransi ketika Taliban menolak pendidikan dasar bagi perempuan, atau ketika kelompok dianiaya atas dasar agama, etnis, atau gender. Hukum humaniter internasional telah menetapkan batasan yang gamblang, tetapi paradoks Popper menyoroti bahwa terkadang, upaya menuju masyarakat yang toleran justru memerlukan intoleransi terhadap yang intoleran. Di manakah batas antara menghormati perbedaan dan membela kemanusiaan yang mendasar?


Sebagai penutup, peringatan 16 November adalah sebuah janji global untuk bekerja secara aktif—bukan hanya berdiam diri. Hal ini memerlukan investasi negara pada pendidikan dan inklusi, serta komitmen individu untuk mengganti ketakutan dan ketidakpercayaan dengan dialog, kohesi sosial, dan saling pengertian. Dengan mempertanyakan dan mendefinisikan batasan toleransi kita, kita dapat memastikan bahwa keragaman yang kita miliki menjadi sumber kekuatan dan bahwa kita tidak terjebak dalam perangkap intoleransi.


Referensi:

https://www.unesco.org/en/days/tolerance


https://rwi.lu.se/blog/international-day-for-tolerance-2023/


https://www.stuff.co.nz/national/christchurch-shooting/111390530/dont-tolerate-the-intolerant-wrote-philosopher-karl-popper-during-his-stay-in-nz


https://nasional.kompas.com/read/2014/11/20/10000071/Belajar.Toleran.seperti.Warga.Desa.Boro?page=all


https://www.britnanica.com/topic/apartheid


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya