HIMAPEM FISIP ULM

Bukan sekadar rancangan belaka, Kabinet Merah-Putih serius meresmikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Bukannya dikelola oleh Kementerian yang mengurusi pendidikan, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini akan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Ironis, bahwa sekolah ini menabrak sistem pendidikan nasional yang semestinya satu pintu. Sekolah ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup.  Tujuan besarnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pada 2026, Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen dan pada 2029 angka kemiskinan nasional di bawah lima persen. Akan tetapi, dengan sistem pendidikan nasional dan program pengentasan kemiskinan yang ada, lantas apakah Sekolah Rakyat ini tidak lebih dari buang-buang anggaran? Sekolah Rakyat rencananya akan diluncurkan pada 14 Juli 2025...

Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...