Hari Anti Korupsi Sedunia

-

Hari anti Korupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Awalnya peringatan ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2003. Peringatan hari anti korupsi dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. PBB berpendapat bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan Peran konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. Berangkat dari pemikiran ini lah negaranegara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi.


Menurut informasi dari United Nations (UN), penetapan Hari Antikorupsi Sedunia atau International Anti-Corruption Day melalui proses yang cukup panjang. Peringatan ini berawal dari keprihatinan PBB terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Ketika Majelis Umum PBB menyadari besarnya kerugian yang disebabkan korupsi, muncul kebutuhan untuk merumuskan instrumen hukum internasional yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat global. Pada 30 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, menegaskan secara terbuka bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kondisi miskin. Kemudian, digelar Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Sekitar 40 hari kemudian, PBB menyetujui Perjanjian Antikorupsi yang ditandatangani di Merida, Meksiko, pada 9 Desember 2003. Karena itulah tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Antikorupsi Internasional yang diperingati setiap tahun. Sejak saat itu, 188 pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban antikorupsi, menegaskan pentingnya tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik.


Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik corruption.


Referensi

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16672/Sejarah-Hari-Anti-KorupsiSedunia.html

https://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id/berita/read/hari-anti-korupsi-sedunia-202412091733711584





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya