Hari Peduli Sampah: Setiap Tahun Diperingati, Setiap Hari Ditumpuk

-

 


Hari Peduli Sampah Nasional tidak lahir secara kebetulan. Peringatan ini ditetapkan setiap tanggal 21 Februari sebagai pengingat atas tragedi yang mengguncang bangsa Indonesia. Pada 21 Februari 2005, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat mengalami longsor sampah akibat hujan deras dan ledakan gas metana dari tumpukan limbah. Longsoran itu menelan 157 jiwa, menghancurkan dua kampung, dan membuka mata publik bahwa persoalan sampah bisa menjadi ‘mesin pembunuh’ jika tak dikelola dengan benar. Peristiwa ini menjadi latar lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong kesadaran kolektif atas pentingnya pengelolaan sampah sejak akarnya.

Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa persoalan sampah hari ini masih jauh dari selesai. Dilansir dari DataSatu.com menyatakan jumlah timbulan sampah nasional pada 2025 tercatat mencapai 23,84 juta ton per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, volume sampah yang berhasil ditangani baru sekitar 8,27 juta ton atau setara 34,7% dari total timbulan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 65,3% sampah yang belum tertangani secara memadai.

Kesenjangan antara target kebijakan dan realitas juga terlihat jelas dalam upaya pemerintah. Meski dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditargetkan 100% pengelolaan sampah pada 2029, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa baru sekitar 9–10% dari total yang seharusnya tertangani. Ketidaksesuaian ini menggambarkan bahwa kebijakan yang tampak kuat di atas kertas belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan nyata di setiap kota, kabupaten, dan provinsi.

Di saat yang sama, jumlah sampah nasional terus meningkat, dengan kisaran lebih dari 56 juta ton per tahun, dan sekitar 61 % atau sekitar 34,54 juta ton di antaranya tidak dikelola dengan baik. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping yang hanya menumpuk sampah tanpa pengolahan layak, memperbesar risiko pencemaran air tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Persoalan sampah tidak cukup dipahami sebagai masalah kebersihan atau perilaku masyarakat semata. Ia juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan dirancang, dijalankan, diawasi secara konsisten. Berbagai program dan regulasi memang telah dibuat, namun Ketika kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan yang berarti, hal itu menandakan masih ada kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penanganan sampah belum sepenuhnya terkelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah adalah masalah yang jauh lebih kompleks dari sekadar soal kebiasaan individu atau kebijakan semata. Data yang ada memberi gambaran bahwa masih terdapat jarak antara rencana, pelaksanaan, dan kondisi di lapangan. Karena itu, Hari Peduli Sampah Nasional seharusnya menjadi ruang bersama untuk merefleksikan sejauh mana upaya yang telah berjalan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana seluruh pihak dapat saling memperkuat peran agar pengelolaan sampah ke depan benar-benar lebih baik dan berkelanjutan.
 
Source :
https://rri.co.id/denpasar/daerah/2164425/sejarah-dan-tujuan-hari-peduli-sampah-nasional

https://datasatu.com/ekonomi/2819961/pengelolaan-sampah-baru-347-target-rpjmn-2026-kian-sulit-tercapai

https://www.liputan6.com/news/read/6058840/menteri-lh-tingkat-pengelolaan-sampah-di-ri-baru-10-persen-dari-target-100-persen

https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/19001661/menteri-lh-ada-5663-juta-ton-sampah-pada-2023-hanya-39-persen-yang-terkelola

https://www.kompas.id/artikel/jalan-panjang-penutupan-tpa-open-dumping-di-indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya