Pahlawan Nasional atau Pahlawan Kontroversi? Soeharto dalam Perspektif Legitimasi Pemerintahan

-

 


Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya tahun 1945 menjadi simbol perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan kolonial yang hendak kembali berkuasa. Pertempuran tersebut menunjukkan kekuatan solidaritas rakyat, semangat nasionalisme, dan keyakinan bahwa pemerintahan yang sah harus lahir dari kehendak rakyat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, peristiwa 10 November menegaskan prinsip legitimasi rakyat (popular sovereignty) sebagai dasar kekuasaan negara. Pemerintahan yang kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kepercayaan dan dukungan rakyatnya. Dalam konteks pembangunan bangsa pascakemerdekaan, makna kepahlawanan seringkali dikaitkan dengan kontribusi terhadap negara dan pemerintahan. Salah satu tokoh yang banyak dibicarakan dalam hal ini adalah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Dari sudut pandang ilmu pemerintahan, masa kepemimpinan Soeharto dikenal dengan stabilitas politik, efisiensi birokrasi, serta percepatan pembangunan nasional melalui sentralisasi kekuasaan. Dalam kerangka teori pemerintahan klasik seperti bureaucratic authoritarianism (Guillermo O'Donnell, 1973), Orde Baru dapat dilihat sebagai model pemerintahan yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Soeharto berhasil menciptakan struktur pemerintahan yang kuat dan terkoordinasi, sekaligus memposisikan negara sebagai aktor dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Namun demikian, ilmu pemerintahan modern menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, masa pemerintahan Soeharto juga mengandung kontradiksi. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, lemahnya kontrol parlemen, pembatasan kebebasan politik, serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia menjadi catatan kelam bagi sejarah pemerintahan Indonesia. Dari perspektif teori demokrasi (Robert Dahl, 1971), pemerintahan Soeharto tidak sepenuhnya memenuhi prinsip polyarchy, di mana partisipasi rakyat dan kompetisi politik seharusnya menjadi fondasi legitimasi kekuasaan. Karena itu, wacana pengajuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memunculkan perdebatan antara mereka yang menilai keberhasilannya dalam pembangunan dan mereka yang menyoroti sisi otoritarian dan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui kacamata ilmu pemerintahan, peringatan Hari Pahlawan tidak hanya mengajak kita untuk mengenang perjuangan fisik di masa lalu, tetapi juga untuk menilai ulang makna kepahlawanan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Seorang pahlawan dalam bidang pemerintahan bukan hanya pemimpin yang membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga yang menjamin hak-hak rakyat, memperkuat lembaga demokrasi, dan menegakkan keadilan sosial. Semangat 10 November menjadi pengingat bahwa legitimasi pemerintahan harus selalu berpijak pada kepentingan rakyat. Hanya dengan demikian, nilai kepahlawanan dapat hidup dalam praktik pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.


Referensi:

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38640/uu-no-20-tahun-2009

Tempo.co. (2024, October 28). Banjir penolakan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional. [Artikel berita]. https://www.tempo.co/politik/banjir-penolakan-usulan-soeharto-jadipahlawan-nasional-2087200

Tempo.co. (2024, October 30). Gerilya politik gelar pahlawan Soeharto. [Artikel berita]. https://www.tempo.co/politik/gerilya-politik-gelar-pahlawan-soeharto-2087643



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya