POLISI MEMBUNUH LAGI: MAU BERAPA BANYAK NYAWA?

-


Pada 19 Februari 2026, Arianto Tawakal, seorang pelajar berusia 14 tahun, meninggal dunia akibat dugaan pemukulan oleh oknum anggota Brimob di ruas jalan kawasan RSUD Maren, Kota Tual. Arianto saat itu melintas bersama kakaknya, Nasri Karim (15), di jalan menurun. Kakaknya menegaskan bahwa mereka tidak terlibat balap liar, melainkan hanya melaju karena kondisi turunan jalan. Namun, oknum Brimob, Bripda Masias Siahaya, diduga memukul Arianto menggunakan helm hingga korban terjatuh dan mengalami benturan parah di kepala. Arianto sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, kakaknya mengalami patah tulang akibat insiden yang sama. Dugaan bahwa tindakan kekerasan dilakukan atas dasar kecurigaan semata tanpa klarifikasi atau prosedur hukum yang jelas langsung menimbulkan sorotan publik luas. Kemudian pada Sabtu, 21 Februari 2026 Kapolres Tual, Whansi Des Asmoro, mengatakan status Bripda MS dinaikkan menjadi tersangka setelah gelar perkara bersama penyidik pada jum’at malam (20/2/2026).

Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang anak berusia 14 tahun kehilangan nyawanya di ruang publik, bukan karena kejahatan yang terbukti, tetapi karena dugaan yang belum tentu benar? Peristiwa ini bukan hanya tentang satu insiden kekerasan, melainkan tentang relasi kuasa antara aparat dan warga, tentang batas yang seharusnya tidak pernah dilampaui. Ketika kewenangan digunakan tanpa kehati-hatian, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga rasa aman seluruh masyarakat.

Seperti tercantum dalam Perkap No. 1 Tahun 2009, polisi diberikan mandat untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan melindungi warga negara. Mandat ini datang dengan tanggung jawab besar: setiap tindakan aparat harus terukur, proporsional, dan berbasis hukum yang jelas. Ketika aparat bertindak hanya berdasarkan dugaan pribadi tanpa verifikasi atau klarifikasi, hal itu tidak hanya berisiko melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. 

Dalam kasus Arianto, dugaan pemukulan yang dilakukan atas dasar asumsi semata memperlihatkan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan prosedural. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, aparat dapat dipersepsikan sebagai kekuatan yang menghakimi warga, bukan melindungi mereka, sehingga legitimasi institusi dan rasa aman publik terganggu. Kasus Arianto menunjukkan bagaimana aparat bisa berubah menjadi ancaman bagi warga, padahal seharusnya mereka adalah pelindung.

Kasus seperti ini bukanlah kejadian tunggal. Berbagai insiden kekerasan oleh aparat yang dilaporkan lembaga pengawas HAM mengungkap pola berulang, di mana tindakan aparat sering melebihi batas kewenangan dan mengakibatkan luka serius atau kematian. Dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025, KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan  Korban Tindak Kekerasan) mencatat 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai dari penganiayaan, penembakan, penangkapan sewenang wenang, hingga penyiksaan, termasuk beberapa kasus extrajudicial killing. Jumlah ini belum mencakup banyak insiden lain yang tidak tercatat resmi.

Laporan dari Amnesty International juga menyoroti penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap peserta unjuk rasa, termasuk penggunaan gas air mata, meriam air, dan pembubaran paksa yang berdampak pada ratusan korban di berbagai kota di Indonesia.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya muncul dari tindakan individu, tetapi juga dari kelemahan sistemik dalam pengawasan, prosedur, dan budaya institusi kepolisian, yang masih belum sepenuhnya sesuai standar hukum dan hak asasi manusia.

Reformasi aparat tidak cukup hanya menindak oknum yang bersalah. Jika tindakan kekerasan terus muncul, perbaikan sistemik harus menjadi fokus utama: mulai dari prosedur operasi standar, pelatihan profesional, pengawasan internal, hingga budaya institusi yang menekankan kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap hak warga. Reformasi yang hanya menitikberatkan pada penindakan individu gagal menghentikan pola kekerasan berulang, karena akar masalah terletak pada struktur dan mekanisme pengawasan yang lemah.

Penetapan tersangka terhadap Bripda MS memang langkah awal, tetapi keadilan tidak berhenti pada status hukum semata. Publik berhak memastikan bahwa proses ini tidak berakhir pada formalitas administratif atau kompromi internal. Keadilan bagi Arianto harus nyata, terbuka, dan tegas. Sebab jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke dalam institusi sendiri, maka kepercayaan masyarakat akan terus runtuh.

Tragedi Arianto adalah pengingat pahit bahwa kekuasaan tanpa pengawasan bisa merenggut nyawa. Negara tidak boleh sekadar menenangkan publik dengan satu penetapan tersangka, sementara akar persoalan tetap dibiarkan. Reformasi harus sungguh-sungguh, bukan kosmetik. Pengawasan harus kuat, bukan simbolik. Dan hukum harus berdiri di atas semua pihak, termasuk aparat.

Source:
https://kumparan.com/kumparannews/pelajar-tewas-usai-diduga-dihantam-oknum-polisi-kapolda-maluku-janji-usut-26ru6tJUSYP/full

https://radarsitubondo.jawapos.com/nasional/20072204

https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_(in_Indonesia).pdf

https://jatimtimes.com/baca/344688/20250829/084000/602-kasus-kekerasan-oleh-oknum-polisi-aksi-represif-terulang-di-demo-buruh-28-agustus

https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-police-must-be-held-accountable-for-repeated-unlawful-use-of-force-against-peaceful-protesters/12/2024/

https://www.beritasatu.com/network/porostimur/780539/bripda-masias-siahaya-resmi-jadi-tersangka-tewasnya-pelajar-di-tual

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Hari Peduli Sampah: Setiap Tahun Diperingati, Setiap Hari Ditumpuk

-
Gambar
  Hari Peduli Sampah Nasional tidak lahir secara kebetulan. Peringatan ini ditetapkan setiap tanggal 21 Februari sebagai pengingat atas tragedi yang mengguncang bangsa Indonesia. Pada 21 Februari 2005, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah di Cimahi, Jawa Barat mengalami longsor sampah akibat hujan deras dan ledakan gas metana dari tumpukan limbah. Longsoran itu menelan 157 jiwa, menghancurkan dua kampung, dan membuka mata publik bahwa persoalan sampah bisa menjadi ‘mesin pembunuh’ jika tak dikelola dengan benar. Peristiwa ini menjadi latar lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong kesadaran kolektif atas pentingnya pengelolaan sampah sejak akarnya. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa persoalan sampah hari ini masih jauh dari selesai. Dilansir dari DataSatu.com menyatakan jumlah timbulan sampah nasional pada 2025 tercatat mencapai 23,84 juta ton per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan S...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya