"Hari Lahir Pancasila" 1 Juni 2024

-




Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dengan judul "Lahirnya Pancasila". Dalam pidato ini, dia pertama kali mengemukakan konsep dan rumusan awal dari "Pancasila" sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

"Pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945"

Pada awalnya, Soekarno menyampaikan pidato ini secara terbuka tanpa judul, dan baru disebut "Lahirnya Pancasila" oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, mantan Ketua BPUPKI, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut.

Tidak hanya itu, BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk membahas pembuatan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Para tokoh Panitia Sembilan itu beranggotakan: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, K.H Abdul Wahid Hasyim

Perumusan dasar negara pada saat itu masih belum selesai. Masih ada perdebatan antara kelompok Islam dan kebangsaan. Kelompok kebangsaan menentang kewajiban melakukan syariat islam bagi pemeluknya saat rapat Panitia Perancang UUD pada 11 Juli 1945. Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta menyebutkan rencana akhir pembukaan UUD Negara. Seseorang mengatakan bahwa kalimat yang menyatakan dasar negara telah diubah menjadi "Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini dianggap sebagai penyusunan akhir dari dasar negara yang disebut Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Selain itu, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 

Pancasila berperan fundamental dalam pemerintahan Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi yang mengarahkan pembentukan undang-undang, struktur pemerintahan, dan kebijakan publik. Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, dan pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa.

Sources: https://news.detik.com/berita/d-6739778/sejarah-singkat-lahirnya-pancasila-pada-tanggal-1-juni-1945/amp

Sources: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7363008/diperingati-setiap-1-juni-ini-makna-hari-lahir-pancasila

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya