"Tragedi Kemanusiaan G30/S PKI" 30 September 2024

-




 


"Badai Berdarah: Tragedi Kemanusiaan 1965"
Penumpasan G30S hanyalah awal dari rangkaian peristiwa berdarah yang kelak mencoreng sejarah bangsa. Soeharto dan para pendukungnya segera mengaitkan insiden ini dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik peristiwa G30S, dan kemudian merancang strategi untuk membasmi orang- orang yang dianggap terkait dengan partai tersebut. Dalam suasana tegang pasca-G30S, PKI dan para simpatisannya menjadi target utama kekerasan di berbagai daerah. Ribuan orang yang diduga terkait dengan PKI ditangkap dan dibunuh tanpa proses hukum, termasuk pemuda, orang tua, perempuan, dan anak-anak. Kekerasan brutal ini dilakukan tidak hanya oleh aparat negara, tetapi juga oleh kelompok sipil, meluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan wilayah lain, menelan ratusan ribu nyawa tak bersalah dalam gelombang kebencian yang tak terkendali.

Seiring berjalannya waktu, kekerasan yang melanda Indonesia pasca-G30S perlahan mereda, tetapi dampaknya sangat mendalam dan bertahan lama. Soeharto, yang menggantikan Soekarno, membangun Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade, dengan kontrol ketat atas narasi tentang peristiwa 1965. PKI dijadikan sebagai ancaman yang terus menghantui bangsa. Transisi pasca-G30S menjadi titik penting dalam politik dan agama di Indonesia, termasuk pelarangan ideologi komunis yang turut mempengaruhi kehidupan beragama. Pembantaian 1965 meninggalkan luka mendalam pada bangsa, dengan ribuan nyawa melayang, keluarga terpisah, dan masyarakat terpecah. Mereka yang selamat, dikenal sebagai "eks-tapol," harus menghadapi stigma dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Perlahan tapi pasti, masyarakat mulai berani mempertanyakan narasi resmi tentang peristiwa 1965. Para sejarawan, aktivis HAM, dan bahkan beberapa pejabat pemerintah mulai menyuarakan perlunya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Meskipun demikian, proses penyembuhan luka sejarah ini tidaklah mudah. Hingga kini, pembantaian 1965 masih menjadi topik yang sensitif dan kontroversial. Beberapa kelompok masyarakat masih memandang komunisme sebagai ancaman, sementara yang lain menuntut pengakuan dan permintaan maaf dari negara atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Sources: Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023, 2 Oktober). Pembantaian PKI 1965, Hari-hari Kelam Pasca-G30S. Diakses pada, dari https://kmp.im/app6https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/02/161808779/pemb antaian-pki-1965-hari-hari-kelam-pasca-g30s?page=2
Sources: Mardiyono, M. (2016). TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MEKANISME PENYELESAIAN EXTRAJUDICIAL KILLINGS 1965. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 29–44.
Sources: Pohlman, A. (2020). A Year of Truth and the Possibilities for Reconciliation in Indonesia. Genocide Studies and Prevention: An International Journal, 14(3), 69–82.
Sources: Sukamto, A. (2015). Dampak Peristiwa G30S Tahun 1965 Terhadap Kekristenan Di Jawa, Sumatera Utara dan Timor. Jurnal Amanat Agung, 11(1), 85–130.
Sources: Wahyuningroem, S. L. (2013). Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32(3),




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya