Hari Tanpa Diskriminasi

-



Hari Tanpa Diskriminasi tepat pada tanggal 1 Maret, diperingati sebagai Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia atau biasa dikenal dengan Zero Discrimination Day. Tanggal ini digagas oleh direktur eksekutif UNAIDS, Michel Sidibe pada tanggal 27 Februari 2013 di acara besar Beijing, Tiongkok. Ia sendiri meluncurkan hari ini karena terinspirasi dari hari AIDS sedunia, kemudian rancangan kampanye hari tanpa diskriminasi ini disetujui oleh PBB dan mulai diperingati pada tanggal 1 maret 2014. United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) sendiri adalah program gabungan PBB yang menangani masalah HIV/AIDS. 

Hari tanpa diskriminasi ini dimulai dari banyaknya penderita HIV/AIDS mendapatkan perlakuan berbeda di lingkungannya, untuk meningkatkan kesadaran mengenai hal ini dan hak-hak mereka yang hidup dengan terdampak HIV dibuatlah tanggal 1 maret ini sebagai peringatan hari tanpa diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Memperingati hari ini bertujuan untuk merayakan dan menghargai hak setiap orang serta mengajak orang-orang untuk menjalani kehidupannya, tanpa mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya, tanpa memandang asal-usul, warna kulit, agama, penyakit dan lainnya. Menegakkan hak setiap orang sudah menjadi tanggung jawab kita semua, dengan memperingati tanggal ini setiap tahunnya kita dapat menjadi salah satu orang yang bertindak dalam mengakhiri diskriminasi. 

Simbol untuk memperingati hari tanpa diskriminasi adalah kupu-kupu sebagai tanda transformasi positif. Salah satu cara untuk memperingati hari ini adalah dengan mengunggah foto kupu-kupu atau berfoto dengan kupu-kupu dan mengunggahnya di media sosial. Kupu-kupu sendiri memiliki makna kebebasan, transformasi dan perubahan. Kisah tentang kupu-kupu mengajarkan kita untuk tetap berjuang dan mengejar impian, dan tantangan. Saat merasa terpuruk atau kesulitan, ingatlah transformasi luar biasa yang dilalui kupu-kupu dalam perjalanannya menuju kebebasan. 

 Sumber :

  1. https://www-unaids-org.translate.goog/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementa rchive/2014/february/20140227zerodiscrimination?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_t r_pto=tc
  2. https://www-indiatoday-in.translate.goog/fyi/story/zero-discrimination-day-lgbt-feminism-rape racism-hiv-aids-311248-2016-03-01?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_ tr_hist=true 
  3. https://www-internationaldays-org.translate.goog/march/zerodiscriminationday?_x_tr_sl=en& _x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
  4.  https://wandahouseofjewels.com/blogs/artikel/makna-mendalam-di-balik-keindahan-kupu-ku pu
  5. https://www.liputan6.com/regional/read/5540039/hari-tanpa-diskriminasi-diperingati-setiap 1-maret-berikut-sejarah-dan-tujuannya?page=4
  6.  http://kbbi.web.id/diskriminasi 
  7. https://news.detik.com/berita/d-7219779/hari-tanpa-diskriminasi-sedunia-2024-tema-dan-a sal-usul-peringatan 




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya