Pembumihangusan kota Bandung, bentuk perjuangan tanpa akhir

-

Pembumihangusan kota Bandung yang terjadi pada 24 Maret 1946 merupakan bentuk perjuangan rakyat lokal, untuk mencegah pasukan Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) Belanda menggunakannya sebagai markas militer. Dengan strategi “Bumi Hangus” yang di terapkan oleh Kolonel A. H. Nasution Komandan Divisi III TRI yang bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, rakyat pun membakar kota mereka sendiri.

Berlatar belakang pihak sekutu yang mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung. Alih-alih takut, rakyat justru menyerang pos-pos Sekutu di sekitar wilayah Bandung. Hingga Brigade MacDonald menyampaikan ultimatumnya kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara oleh seluruh warga Indonesia.

Pada Maret 1946, Bandung telah terbagi menjadi dua, di mana tentara Sekutu menguasai kota Bandung bagian utara, sementara bagian selatan dikuasai Tentara Republik Indonesia (TRI).

Oleh karena ultimatum sebelumnya tidak di gubris, pada 22 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNEI di Jakarta, Letnan jenderal Montagu Stopfor kembali melontarkan ultimatum, yang kemudian disampaikan kepada Sutan Sjahrir, selaku Perdana Menteri RI, agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung selatan sampai radius 11 kilometer dari pusat kota yang di beri jangka waktu paling lambat pada tengah malam 24 maret 1946.

Jenderal Mayor Nasution menolak ultimatum tersebut sebab sangat mustahil memindahkan ribuan pasukan dalam waktu singkat. Dalam pertemuan Nasution dengan para Komandan TRI serta aparat pemerintahan, dicapai kesepakatan untuk membumihanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan.

Di siang hari tanggal 24 Maret 1946, TRI dan penduduk mulai bergerak untuk mengosongkan Bandung. Peristiwa pembakaran ini dimulai pukul 21.00 di area Indisch Restaurant Alun-alun utara (kini disebut BRI Tower). Tak hanya membakar rumah-rumah TRI juga membakar bangunan penting di jalan kereta api dari Ujung Berung sampai Cimahi. Aksi ini diakhiri dengan pembakaran wilayah utara dan diiringi kobaran api sepanjang 12 Km dari timur ke barat Bandung.

Bandung merah berkobar selaras dengan kobaran amarah rakyat yang tak rela bila Bandung harus di kuasai orang luar.  Mereka memilih membakar hangus kota agar Sekutu juga tak dapat menggunakan kota Bandung.

Tidak diketahui pasti berapa warga yang saat itu terdampak peristiwa Bandung Lautan Api. Baik sumber lokal maupun sejarawan Amerika Serikat dan Inggris, memperkirakan sekitar 200.000 hingga 500.000 warga harus dievakuasi dan separuh kota menjadi rata dengan tanah.

Namun, NICA Belanda akhirnya berhasil menguasai Jawa Barat melalui Perjanjian Renville (17 Januari 1948) yang salah satu isinya menyatakan Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk.


Sumber :

https://fahum.umsu.ac.id/info/latar-belakang-bandung-lautan-api-beserta-tokohnya/

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6631013/bandung-lautan-api-200-ribu-warga-mengungsi-ke-gunung

https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/06/100000379/sejarah-bandung-lautan-api--latar-belakang-tokoh-dan-kronologinya?page=all#page2

https://www.bandung.go.id/citizen/detail/1270/sejarah-bandung-ini-cerita-bandung-lautan-api-1717647663

https://news.detik.com/berita/d-5998380/peringatan-bandung-lautan-api-simak-lagi-sejarahnya


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya