Judi Daring, Bisnis Kotor yang Dibekingi Pengusaha dan Politikus Indonesia

-

 

Majalah Tempo mingguan dengan tajuk Tentakel Bisnis Judi terbit pada 6 April 2025 menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, Tempo menguak kebenaran di balik bisnis kasino dan judi daring berlokasi di Kamboja serta Myanmar yang ternyata terkait dengan sejumlah pengusaha dan politikus Indonesia, nama Sufmi Dasco Ahmad mencuat.

Dilansir dari GoodStaats, nilai transaksi judi daring di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 lalu, nilai transaksinya mencapai Rp327T, sementara itu jumlah transaksinya pada tahun 2023 adalah 168,00 juta. Adapun nilai transaksi pada tahun 2024 data semester satu dalam triliun adalah 174,00.

Pemain besar bisnis kasino dan judi terletak di Kamboja dan Myanmar. Dengan status legal, pajak kasino Kamboja mencapai US$ 63,1 juta pada 2024. Tempo mengungkapkan bisnis ini terkait erat dengan Indonesia, bahkan menargetkannya.

Ribuan WNI menjadi pekerja sebagai operator judi online dan penipuan. Selain itu, bisnis ini juga membeli data pemain judi online Indonesia dari administrasi situs lain. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis kasino dan judi bukan isu individu melainkan adalah industri raksasa.

Praktik judi daring merupakan praktik illegal di Indonesia, diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan pasal (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 bis ayat (1) KUHP serta Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2024. Namun, masih ada celah hukum.

Ironisnya, Tempo menguak Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI),  Sufmi Dasco Ahmad, pernah memiliki pengalaman bisnis dan real estate di Golden Oasis Entertaiment yang mempunyai bisnis judi Trimulia Casino.

Kasus serupa juga terjadi, yaitu penangkapan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena melindungi 1.000 situs judi online pada 1 November 2024 lalu. Setelah itu, tersangka terus bertambah hingga 24 orang termasuk bandar dan pemilik situs.

Pendeknya, negara memelihara aktor yang bermain dalam sistem dan setengah hati menanganinya. Negara Indonesia tahu tapi pura-pura tidak tahu.

 Situasi karut-marut ini membutuhkan perhatian dari kita semua, yang bisa kita lakukan adalah

1. berhenti di kamu, jika kamu adalah pemain judi daring;
2. jangan diam! Kawal isu keterlibatan pemain Indonesia di bisnis kasino dan judi daring dengan        membaca dan menyebarluaskan berita terbaru;
3. ikut dalam jaringan advokasi, mengedukasi orang-orang terdekat terkait dampak sosial-psikologis judi daring dan mendesak penegak hukum untuk menggalakkan aturan yang ada.


Referensi:

1.     Hukumonline. (2024, 02 Agustus.). Jerat hukum judi online. Hukumonline.com. Diakses 11 April 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/

2.     GoodStats. (2024, 27 Februari). Nilai transaksi judi online tembus Rp100 triliun di 2024. GoodStats.id. https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-judi-online-tembus-rp100-triliun-di-2024-4oHAz

3.     Tempo.co. (2019, 23 Juli). Bisnis judi online Kamboja. Tempo.co. https://www.tempo.co/arsip/bisnis-judi-online-kamboja-1227921


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya