Peringatan Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik

-
Hingga detik ini, berbagai konflik Meletus di berbagai belahan di dunia. Sejak Oktober 2023 lalu, Israel melakukan genosida, kekerasan seksual, penghancuran fasilitas layanann kesehatan seksual dan reproduksi kepada warga Palestina di wlayah pendudukan Palestina.
Selama April—September 2015, lebih dari 1.300 kasus pemerkosaaan di Negara Bagian Unity di Sudan Selatan. Survei akhir 2016, 70% wanita di Ibu Kota Sudan Selatan, Suba, mengalami kekerasan seksual sejak awal konflik. Pada Maret 1968 di dusun My Lai dan My khe, Vietnam, tentara Amerika Serikat (AS) terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan warga sipil Vietnam. Jumlah tewas diperkirakan 247—507 warga sipil, Sebagian besar wanita, anak-anak dan orang tua.

Sedekade lalu, tepatnya 19 Juni 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/69/293) memproklamasikan 19 Juni setiap tahun sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konflik.
Peringatan ini diciptakan untuk meningkatkan kesadaran perlunya menghakhiri kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik. Telah ada instrument hukum internasional seperti Statuta Roma Makhkamah Pidana Internasional (1998) International Criminal Court), Komvensi Jenewa 1949 (International Humanitarian Law) dan hukum hak asasi manusia internasional lainnya. Akan tetapi, mengapa kekerasannya masih berlanjut hingga kini?

Melansir indonesia.un.org, kekerasan seksual terkait konflik  (conlict-related sexual violence) mengacu pada pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa, perkawinan paksa dan segala bentuk kekerasan seksual yang sebanding dengan itu, yang dilakukan terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkait dengan konflik.
Organisasi bersenjata dapat menargetkan korban secara sembarang atauu memilih berdasarkan perilaku, misalnya dukungan mereka terhadap kelompok saingan, atau identitas mereka, seperti keanggotaan mereka dalam kelompok etnis, agama, politik, atau komunitas yang dianggap mewakili atau mendukung lawan. Korban pun tidak hanya menargetkan perempuan saja, melainkan juga laki-laki. Seperti yang terjadi di Sri Lanka, pasukan pemerintah menargetkan memperkosa laki-laki dan perempuan Tamil.

Kekerasan seksual bukanlah dampak atau produk sampingan yang tak terhindarkan kala perang, sebaliknya, kekerasan seksual adalah strategi militer. Bentuk, frekuensi dan targetnya sangat bervariasi.Beberapa aktor bersenjata melarang anggotanya terlibat dalam kekerasan seksual terhadap warga sipil, akan tetapi beberapa mengadopsi pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kebijakan organisasi dengan tujuan militer tertentu, dan beberapa menoleransi kejadiannya. Akar penyebab  yang paling umum adalah ketidaksetaraan berbasis gender yang sudah ada sebelumnya, struktur sosial partriarki, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Akan tetapi, siapa yang paling bertanggung jawab atas ini dan bagaimana kita menyeret pelakunya di pengadilan?

Apa yang harus kita lakukan? Melawan, mulai hari ini, menyuarakan lebih banyak peristiwa kekerasan seksual dalam konflik, lewat ponsel di genggaman kita, lewat mulut ke mulut, diskusi kecil, dan yang terpenting adalah menghancurkan rape culture. Mirisnya, baru-baru ini, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyatakan bahwa pemerkosaan massal pada Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia sebagai rumor. Kata-katanya “Pemerkosaan massal kata siapa? Enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” pada Rabu, 11 Juni 2025 lalu. Rincian jumlah perkosaaan dan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 menurut temuan yang telah diverifikasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah:

Sumber:
Databoks Katadata. (2025.). Jumlah Korban Perkosaan Kerusuhan Mei 1998 Lebih dari 50 Orang. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/684fae11cfeb1/jumlah-korban-perkosaan-kerusuhan-mei-1998-lebih-dari-50-orang

Medica Mondiale. (n.d.). Violence against women: Sexualised wartime violence. Retrieved from https://medicamondiale.org/en/violence-against-women/sexualised-wartime-violence

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025, March 13). “More than a human can bear”: Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since October 2023. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/more-human-can-bear-israels-systematic-use-sexual-reproductive-and-other

United Nations. (n.d.). Conflict-related sexual violence (CRSV): A Survivor’s Journey – 15 Years. Retrieved from https://www.un.org/en/exhibits/exhibit/conflict-related-sexual-violence-crsv-survivors-journey-15-years

United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL). (2025, March 13). Report of the Commission of Inquiry: Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023. Retrieved from Report of the Commission of Inquiry: Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023 - Question of Palestine

United Nations Indonesia. (2024.). Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik, 19 Juni. Retrieved from https://indonesia.un.org/id/237065-hari-internasional-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-konflik-19-juni#:~:text=Pada%20tanggal%2019%20Juni%202015,yang%20berhubungan%20dengan%20konflik%2C%20untuk

UN Peacekeeping. (2020, December 1). Combatting Conflict-Related Sexual Violence in Mali. Medium. https://unpeacekeeping.medium.com/combatting-conflict-related-sexual-violence-in-mali-a589dd96d307

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya