Di Bawah Bayang-Bayang Negara: Penulisan Ulang dan Sejarah Resmi Indonesia

-

 

Berdasarkan penjelasan Kementrian Kebudayaan, Fadli Zon, dalam kegiatan diskusi publik tentang draf penulisan buku sejarah Indonesia di Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa, sejauh ini, buku sejarah resmi Indonesia belum mencakup secara menyeluruh peristiwa-peristiwa penting pasca-Reformasi, seperti masa pemerintahan setelah BJ Habibie, termasuk fenomena seperti gerakan separatis, kasus terorisme, pandemi COVID-19, dan sebagainya sesuai dari draf jilid ke-10.

Karena itu, narasi resmi masih berfokus pada periode sebelum dan sekitar 1998, sehingga meninggalkan kekosongan dalam mendokumentasikan dinamika politik dan sosial dua dekade terakhir. Dalam konteks inilah, penulisan ulang sejarah menjadi penting sebagai upaya memperbarui cakupan sejarah nasional secara lebih lengkap. 

Namun, pembaruan narasi saja tak cukup jika tak disertai pelibatan yang adil. Tanpa transparansi dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui uji publik atau diskusi terbuka, kita patut mempertanyakan: untuk apa penulisan ulang ini sebenarnya dilakukan? Apakah sekadar mengisi kekosongan tahun, atau membangun ingatan kolektif yang lebih jujur dan inklusif?

Berdasarkan informasi yang beredar, agenda revisi sejarah nasional yang muncul dengan alasan mengisi “kekosongan 26 tahun sejarah” sayangnya belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan publik atau suara komunitas korban. Prosesnya terlihat lebih banyak digerakkan dari atas (top-down), dengan partisipasi yang terbatas. 

Terlebih, ketika salah satu anggota tim, arkeolog Harry Truman, memutuskan mundur karena menilai prosesnya tidak transparan dan tidak berbasis pada prinsip ilmiah. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan krusial yang perlu kita ajukan ulang adalah: untuk siapa sebenarnya sejarah ini ditulis—untuk memulihkan ingatan kolektif, atau sekadar memenuhi agenda penguasa?

Penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan kini diarahkan dengan pendekatan yang disebut “tone positif”. Meski melibatkan ratusan penulis dan editor, wacana ini menuai respons kritis dari berbagai kalangan—mulai dari DPR, partai politik, hingga akademisi dan masyarakat sipil—yang menekankan pentingnya keterbukaan, keberagaman perspektif, dan fakta sejarah yang utuh. Penolakan terhadap narasi tunggal mencuat, terutama dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang menuntut agar sejarah tidak digunakan untuk menutup luka masa lalu atau mengaburkan kebenaran.

Sebagai salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan agar terhindar dari gejala kontroversi terkait penulisan ulang sejarah nasional, maka diadakanlah uji publik, salah satunya di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, pada 28 Juli. Melalui laman media sosialnya, pemerintah juga mengumumkan akan menggelar diskusi publik serupa di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat pada 31 Juli, dan di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus. 

Dalam kegiatan ini, draf sejarah baru yang disusun selama hampir tujuh bulan oleh tim penulis akan dipublikasikan. Diskusi akan menghadirkan para penulis, editor umum, dan editor jilid, serta dapat diikuti secara daring melalui Zoom dan kanal YouTube resmi Kementerian Kebudayaan.


Sumber: 

P, Felia. (2025, 30 Juni). Menulis Ulang Sejarah Indonesia, Untuk Siapa? The Indonesian Institute. https://www.theindonesianinstitute.com/menulis-ulang-sejarah-indonesia-untuk-siapa/ 

KEMENBUD. (2025, Juli 25). Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia | Universitas Indonesia [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8D9JTzyeB6c 

Mardianti, D. L., & Devy Ernis. (2025, 25 Juni). Kementerian Kebudayaan Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Hari Ini. Tempo. https://www.tempo.co/politik/kementerian-kebudayaan-gelar-uji-publik-penulisan-ulang-sejarah-hari-ini-2050782 

Yunus, S. (2025, 9 Juni). Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah dengan Tone Positif. Tempo. https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-dengan-tone-positif-1673446



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya