Polisi Bertanam, Kriminal Memanen: Komedi Gelap Penegakan Hukum di Ladang

 


Tanah adalah altar suci bagi kehidupan, sebuah rahim tempat kedaulatan sebuah bangsa yang seharusnya bersemi dalam hening. Bertani pada hakikatnya bukanlah urusan mekanisme membenamkan benih kedalam tanah, ia adalah sebuah ritus kebudayaan, kontrak batin antara manusia dengan semesta yang menuntut ketekunan , keahlian, dan kasih sayang yang mendalam. Di sana, keringat adalah keringat yang paling jujur, panen adalah buah dari kebebasan yang mandiri, dan tumbuh organik yang tanpa perlu diawasi oleh tatapan kekuasaan yang kaku.

Namun, ketika filosofi cangkul mulai bersinggungan dengan laras senjata ada harmoni yang tergores oleh struktur ekologi sosial kita. Jagung,, yang menjadi salah satu simbol kemakmuran yang lahir dari telapak tangan kasar para petani namun kini malah dipaksa tumbuh dalam bayang bayang komando. Ada upaya untuk menyeragamkan alam dengan logika militeristik, seolah olah kesuburan tanah bisa diperintah melalui apel pagi dan ketahanan pangan bisa dicapai dengan sekadar instruksi struktural yang formalitas dan penuh kepatuhan absulot.

Dilapangan, pemandangan seragam cokelat yang berkerumunan di ladang ladang jagung adalah sebuah anomali fungsi yang nyata,. Berdasarkan peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan (November 2024), institusi ini kini mengelola puluhan ribu hektar lahan, sebuah langkah yang secara teknis mengaburkan jati diri kepolisian. Polisi dilatih untuk menyelidiki kejahatan dan menjaga ketertiban umum, bukan untuk menghitung siklus hidup hama atau memahami metabolisme tanah. Memaksa mereka menjadi petani dadakan adalah benruk pemborosan sumber manusia yang tragis ditengah angka kriminalitas yang kian kompleks.

Ironi ini semakin tajam saat kita melihat kontras yang pedih diakar rumput. Di saat aparat dengan mudahnya mendapatkan akses hibah bibit dan alat mesin pertanian lewat jalur komando, petani petani asli di berbagai daerah justru masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi dan skema kredit yang manusiawi. Ada ketidakadilan yang tersirat bahwa negara seolah lebih mempercayai seragam untuk mengurus perut rakyatdaripada memperdaykan mereka yang memang hidup dan mati diatas lumpur tersebut.

Narasi “Polisi Menanam” ini sejatinya adalah pertanian kosmetik yang berbau propaganda untuk menambal kegagalan sistemik pemerintah dalam mensejahterakan sektor agraris. Melibatkan aparat keamanan dalam urusan tanam menanam adalah pengakuan terselubung atas ketidakmampuan kementerian terkait dalam mengelola kedaulatan pangan. Ini adalah pertunjukan yang hanya menghasilkan foto foto panen raya demi citra di media massa, sementara akar masalah agraria mulai konflik lahan hingga mafia pangan yang tetap dibiarkan membusuk tanpa penyelasaian konkrit.

Pada akhirnya membiarkan polisi berkubang di ladang jagung saat keamanan warga terancam adalah sebuah komedi gelap yang melukai nalar publik. Ketahanan pangan tidak akan pernah bisa ditegakkan melalui moncong senjata atau kilap lencana, melainkan melalui kedaulatan petani yang merdeka. Jika negara terus memaksakan peran ini, kita tidak sedang membangun kedaulatan pangan, melainkan sedang membangun sebuah monumen kegagalan dimana jagung jagung itu tumbuh bukan karena subur, melainkan karena takut pada perintah.

Source:


https://www.kompas.id/artikel/mengapa-polisi-perlu-menanam-jagung


https://www.tempo.co/politik/polisi-tanam-jagung-ketahanan-pangan-2123592


https://humas.polri.go.id/news/detail/2237861-kapolri-tegaskan-kontribusi-polri-dalam-swasembada-pangan-produksi-jagung-capai-35-juta-ton-di-2025


https://www.bbc.com/indonesia/articles/c757021vlwdo



Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDUNG LAUTAN API: KOBARAN SEMANGAT MENOLAK PENJAJAHAN

POLISI MEMBUNUH LAGI: MAU BERAPA BANYAK NYAWA?

Hari Peringatan Peristiwa Pertempuran Selat Sunda