Narasi Memperingati "Hari Kesehatan Sedunia" 7 April 2024

-



 















“Waspada genangan air berujung celaka”

Kasus penyakit akibat gigitan nyamuk demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus meningkat. Berdasarkan data pertanggal 27 Januari 2024 kasus DBD tercatat sebanyak 1.062 kasus dimana delapan orang penderita meninggal dunia. 

kasus DBD terbanyak ditemukan di Kabupaten Banjar dengan jumlah kasus 222 orang, kemudian disusul  Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan 155 kasus, dan Tanah Laut dengan 148 kasus. 
melonjaknya kasus DBD disebabkan faktor cuaca. Di mana hujan yang kerap terjadi akhir-akhir ini, mengakibatkan adanya genangan air yang menjadi sarang nyamuk Aedes Aegypti berkembang biang.

Lalu apa reaksi tanggap pemerintah?

terkait hal tersebut Pemerintah pun dengan sigap melakukan berbagai langkah antisipasi dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan terkait upaya pemberantasan jentik nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. sesuai dengan arahan gubernur, pemprov juga mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong massal di seluruh SKPD, dan membentuk tim yang ditugaskan mengecek jentik-jentik yang ada di perkantoran.

Pemerintah bersama masyarakat juga menerapkan 3M plus, yaitu Menguras, Menutup dan Memanfaatkan atau Mendaur ulang barang bekas, dan Mencegah gigitan nyamuk dengan penggunaan cairan anti nyamuk, Memberantas jentik dengan larvasida di genangan air serta menanam tanaman pengusir nyamuk.

“Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas sektor untuk memberantas sarang nyamuk yang membawa virus Dengue dengan 3M plus,” ungkap Diaudin selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (30/01/2024). Lanjut Ia menerangkan saat disinggung terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, pihaknya masih menunggu rekapitulasi kasus yang dilakukan pemerintah kabupaten kota.

Selamat Hari Kesehatan Sedunia

Divisi Pengembangan Intelektual
Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi

#KABINETDIGDAYA
#HIMAPEMJAYA
#HIMAPEM2024

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya