Kebebasan Pers Terancam, Suara Dibungkam

-

Di tengah maraknya korupsi yang merajalela di tubuh pemerintahan, suara-suara kritis yang berani  mengungkap kebenaran justru mendapatkan ancaman. Kabar tidak mengenakkan baru-baru ini terjadi, kantor redaksi Tempo, kali ini mendapatkan teror berupa paket kepala babi tanpa telinga, paket tersebut ditujukan untuk Fransisca Christy Rosana wartawan desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik pada Rabu (19/3/2025). Tiga hari kemudian, Sabtu (22/3/2025) kantor Redaksi Tempo kembali mendapatkan teror dari pihak yang tak dikenal, yakni bangkai tikus yang dipenggal. Kejadian seperti ini semakin memperlihatkan adanya ancaman langsung oleh pihak tertentu untuk membungkam pers dalam menyampaikan informasi. 

Tempo adalah salah satu media pers yang berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Sejak didirikan pada tahun 1971, Tempo sudah menjadi media yang terpercaya dan konsisten dalam mengawal pemerintahan siapapun yang berkuasa. Adanya kejadian seperti ini, tentu menimbulkan banyak pertanyaan, pers yang selayaknya bebas untuk memberikan informasi dengan fakta dan data malah mendapatkan perlakuan yang biadab, kejadian ini menunjukkan ada perlakuan yang salah terhadap media pers.

Di Negara yang katanya demokrasi ini ternyata kebebasan berpendapat belum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Melihat media pers yang mendapatkan teror tentunya hal ini memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya, mereka seperti ditekan untuk menutup mulut, menutup mata dan dilarang untuk mengkritisi pemerintah nya sendiri.

Ancaman terhadap media pers, seperti Tempo seakan menjadi cerminan betapa rapuhnya negara dalam melindungi kebebasan berpendapat. Jika hal ini dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka kita patut mempertanyakan apakah negara ini benar-benar demokrasi atau bukan? Jika suara media pers ingin dibungkam melalui teror seperti itu, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya bahwa mereka benar-benar memiliki kebebasan berpendapat di negara yang mengklaim dirinya demokratis ini? Saatnya kita semua bersatu, mendukung kebebasan pers, dan melindungi mereka yang berani mengungkapkan kebenaran.

Sumber: 

https://www.tempo.co/internasional/50-tahun-tempo-selalu-menjadi-media-terdepan-mengkritik-kekuasaan-533562

https://nasional.kompas.com/read/2025/03/22/11221261/teror-kepala-babi-untuk-tempo-ancaman-nyata-terhadap-pers-di-indonesia?page=all

https://www.tempo.co/politik/tempo-kembali-mendapat-kiriman-bangkai-hewan-kali-ini-tikus-yang-dipenggal-1222972

https://www.tempo.co/politik/cerita-kantor-media-suara-indonesia-pernah-diteror-kepala-manusia-di-masa-orde-baru-1223513

https://en.tempo.co/read/1989884/lbh-pers-on-terror-against-tempo-systematic-attacks-reflect-perpetrators-impunity

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya