Takaran MinyaKita tak pas, pemerintah ambil tindakan tegas

-
Produk MinyaKita akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. MinyaKita, yang merupakan minyak goreng kemasan dari pemerintah untuk mendukung stabilisasi harga pangan di pasar domestik, kini menghadapi temuan mengejutkan. Ternyata, isi MinyaKita yang seharusnya 1000 ml, justru hanya berisi antara 750 hingga 800 ml, hal ini memicu kekhawatiran di kalangan konsumen. Kejadian ini semakin menambah keresahan, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan. Amran sulaiman selaku Menteri pertanian turut menyoroti masalah ini dan menegaskan bahwa praktik pengurangan takaran pada produk MinyaKita harus segera dihentikan. 
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Pasar Gede Hardjonagoro, Amran memastikan 
bahwa pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi akan terus diperketat. Dalam sidak yang dilakukan Amran, ditemukan dua produsen yang mengurangi takaran, yaitu PT. Kusuma Mukti Remaja dan PT. Salim Ivomas Pratama. Untuk memastikan distribusi MinyaKita lebih transparan dan tepat sasaran, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, dan aparat keamanan. 

Menteri Perdagangan, Budi Susanto meminta agar perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar segera diproses hukum dan ditutup. Merespon adanya temuan penyelewengan ukuran minyak goreng ini, menteri perdagangan, Budi Santoso merespon dengan segera menarik produk MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takaran label kemasan. “Tim kami sudah bergerak ke produsen yang terindikasi mengurangi takaran. Jadi, kami antisipasi dan kejar langsung ke perusahaannya. Selain itu, 
MinyaKita yang tidak sesuai takarannya sudah mulai kami tarik,” ujar Budi Santoso dalam keterangan resminya. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar meliputi teguran tertulis, penarikan barang, penghentian kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan pencabutan izin usaha. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendag 18 Tahun 2024. Kemendag terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk penegakan hukum pidana.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250311115529-92-1207428/amran-temukan-2-
produsen-jual-minyakita-kurang-dari-1-liter-di-solo

https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-praktik-curang-produsen-minyakita-kemasan-1-literdisunat-jadi-750-800-mililiter-1218215

https://nasional.okezone.com/read/2025/03/10/337/3121053/kronologi-temuan-kemasanminyakgoreng-minyakkita-1-liter-hanya-berisi-750850ml?page=2



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya