Simsalabim Makan Bergizi Gratis, Triliunan Rupiah Jadi Apa?

-

Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar empat bulan. Akan tetapi, sejak peluncurannya pada 6 Januari 2025, banyak masalah terkait MBG; siswa keracunan, menu yang tidak memenuhi standar gizi, penolakan murid-murid di Papua, sampai kisruh dapur umum yang berhenti memasak karena tidak dibayar oleh mitra Yayasan.

Baru-baru ini, Dapur Ira Mesra Destiawati, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat berhenti MBG untuk murid-murid sekolah yang ada di bawah SPPG Kalibata, Jakarta Selatan. Sebabnya adalah Dapur Ira tidak dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan menanggung kerugian hampir Rp 1 miliar. Padahal, mereka sudah memasak sekitar 65.025 porsi tapi belum dibayar mitra mereka Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menanggapi kasus ini hanya masalah internal yang tidak melibatkan BGN. Tapi kasus ini munculkan tanda tanya di masyarakat Indonesia, bagaimana tata kelola anggaran untuk program populis yang terlalu ambisius ini?

Semula, pemerintah mengucurkan Rp 71 triliun untuk MBG. Pada Februari 2025 lalu, anggarannya ditambah Rp 100 triliun. Jumlah ini ternyata diprediksi membengkak. Pada November mendatang, anggarannya bakal mencapai Rp 25 triliun per bulan atau Rp 1 triliun per hari. 

Di mana sumber anggaran ini? Salah satunya adalah pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden 1/2025 sebanyak Rp 300 miliar. 

Kemudian, yang luput dari masyarakat adalah Dana Desa sebesar Rp 20 triliun dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga akan difokuskan untuk mendukung program MBG. Ironis, pemangkasan anggaran membuat APBD berkurang akan tetapi Pemerintah Daerah diminta berkontribusi dalam MBG. 

Dengan anggaran super gemuk, sampai narasi ini ditayangkan, situs resmi https://www.bgn.go.id/ tidak mempublikasikan mekanisme penggunaan, pengawasan, pengauditan anggaran. Tidak ada pula soal perkembangan dan hasil pelaksanaan MBG pada uji coba tahun 2024 lalu sampai sekarang.

Selain itu, laporan CISDI Policy Paper Series tentang Makan Bergizi Gratis (2025) juga menekankan absennya kanal aduan publik atau forum formal partisipasi masyarakat terkait pengawasan MBG. 
Bagaimana bisa program dengan biaya triliunan rupiah tidak mempunyai sistem mekanisme pengawasan dan pelaporan anggaran yang layak?

Program MBG Laporan pemerintah pada 28 Februari 2025 lalu mencatat lonjakan defisit APBN hingga 0,13 persen atau mencapai Rp31,2 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bocosnya APBN ini tak lain dan tak bukan salah satunya untuk membiayai MBG.

Selain itu, kekeraskepalaan Prabowo untuk mempertahankan bahkan memperluas sasaran program populis ini belum berbasis bukti, belum ada dilakukan riset apakah MBG dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mencegah stunting. Prabowo lebih memprioritaskan kuantitas daripada kualitas dan efektivitas program kepada yang lebih membutuhkan. 

MBG sebagai delapan program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Subianto ini tampaknya lebih cocok dikatakan sebagai program hasil anjlok cepat, sejak dalam perencanaannya.

Referensi
CISDI. (2024). Seri Satu: Kajian Program Makan Bergizi Gratis. https://cisdi.org/riset-dan-publikasi/publikasi/dokumen/seri-satu-kajian-program-makan-bergizi-gratis

CISDI. (2024). Seri Dua: Kajian Program Makan Bergizi Gratis. http://cisdi.org/riset-dan-publikasi/publikasi/dokumen/seri-dua-kajian-makan-bergizi-gratis

Tempo.co. (2025, April 9). Celios Kritik Rencana Asuransi untuk MBG: Komersialisasi Bantuan Sosial. http://tempo.co/ekonomi/celios-kritik-rencana-asuransi-untuk-mbg-komersialisasi-bantuan-sosial-1224823

Tempo.co. (2025, April 6). Cerita Staf SPPG Makan Bergizi Gratis Jual Motor karena Gaji Belum Dibayar. https://www.tempo.co/politik/cerita-staf-sppg-makan-bergizi-gratis-jual-motor-karena-gaji-belum-dibayar-1224322

Tempo.co. (2025, Maret 25). Defisit APBN Tembus Rp 31,2 Triliun di Dua Bulan Pertama 2025, Ekonom Soroti Program Populis MBG. https://www.tempo.co/ekonomi/defisit-apbn-tembus-rp-31-2-triliun-di-dua-bulan-pertama-2025-ekonom-soroti-program-populis-mbg--1219096

Tempo.co. (2025, April 13). Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Bakal Gunakan Anggaran Rp 1 Triliun per Hari pada November 2025 [Video]. https://www.tempo.co/video/arsip/kepala-bgn-makan-bergizi-gratis-bakal-gunakan-anggaran-rp-1-triliun-per-hari-pada-november-2025-1229192

Tempo.co. (2025, April 18). Mitra Dapur MBG Prabowo Tekor Hampir Rp 1 Miliar, Ini Rinciannya. https://www.tempo.co/ekonomi/mitra-dapur-mbg-prabowo-tekor-hampir-rp-1-miliar-ini-rinciannya-1232046


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Danantara antara Penyelamat atau Petaka

-
Gambar
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada, Senin (24/2). Badan ini diproyeksikan akan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia. Danantara direncanakan untuk mengelola aset sebesar hampir US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah milik rakyat, milik anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2).  Poin-Poin Revisi UU BUMN  Presiden akan memegang kuasa atas pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.  Kekuasaan presiden dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang saham khusus negara seri A Dwiwarna. Sementara BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B. Menteri BUMN bertugas sebagai wakil pemerintah pusat yang me...
Baca selengkapnya

RUU TNI Sebagai Masa Depan Baru atau Bayang-bayang Lama?

-
Gambar
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 telah menimbulkan berbagai reaksi kalangan publik. Salah satu poin yang paling mendapat 'lampu sorot' publik dalam revisi UU TNI itu adalah draf Pasal 47 yang ingin menambah jumlah instansi dapat diisi prajurit TNI. RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif yang awalnya 10 kementerian/lembaga bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Tambahan lima lembaga baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi antara TNI dengan instansi terkait, namun langkah ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Revisi UU TNI ini bukan sekadar penyesuaian peraturan terhadap realitas yang sudah berjalan, melainkan ...
Baca selengkapnya

Harganas 2025: Dari Keluarga untuk Indonesia Maju

-
Gambar
Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...
Baca selengkapnya