30 September: Alarm Sejarah untuk Indonesia Hari Ini

-

 

Pada 30 September 1965 ditandai dengan pengibaran setengah bendera Merah Putih. Waktu itu Indonesia diguncang oleh Gerakan 30 September (G30S/PKI). Gerakan ini menculik dan membunuh enam jenderal serta satu perwira TNI AD dalam peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Lubang Buaya. Tujuan mereka adalah mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Peristiwa ini menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap persatuan dan kedaulatan Indonesia.

Jika peristiwa itu berhasil, Indonesia mungkin tidak akan berdiri dengan Pancasila seperti sekarang. Sejarah membuktikan, pengkhianatan terhadap bangsa bisa terjadi kapan saja, bahkan dari dalam negeri sendiri. Saat ini, ancaman terhadap Indonesia hadir dalam bentuk yang berbeda yakni, korupsi, hoaks, disinformasi, dan lunturnya semangat kebangsaan generasi muda. Apabila rakyat lengah, maka bangsa ini bisa kembali terpecah, meski bukan dengan senjata, melainkan dengan mental yang rapuh dan mudah diadu domba.

Mari kita jadikan tragedi G30S/PKI sebagai pelajaran abadi. Generasi muda harus menolak segala bentuk pengkhianatan, menjaga persatuan, menghidupkan semangat gotong royong, serta setia pada Pancasila.

Tragedi 30 September adalah alarm sejarah bahwa Indonesia tidak boleh lengah. Jika dulu musuh datang dengan senjata, kini mereka hadir dalam bentuk ketidakpedulian, korupsi, dan kebohongan. Hanya dengan persatuan dan kesetiaan pada Pancasila, Indonesia akan tetap tegak dan berdaulat.



Sumber: 

Abdul Haris Nasution, Sekitar Peristiwa 30 September (Bandung: Angkasa, 1971).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sejarah G30S/PKI dan Ancaman Ideologi Bangsa (2020).

Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1968).



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya