Hari Tani Nasional: Reforma Agraria yang Masih Jauh dari Sawah

-

 


Setiap 24 September, bangsa Indonesia kembali meneguhkan makna Hari Tani Nasional. Peringatan ini lebih dari sekadar seremoni: ia menjadi panggilan agar negara dan masyarakat tak berhenti mengawal keadilan agraria. Sejarah agraria di Negeri ini memang sarat luka. Sejak zaman kolonial Belanda, kebijakan Agrarische Wet 1870 membuka jalan bagi dominasi perkebunan asing dan marginalisasi petani pribumi. Struktur kepemilikan tanah menjadi timpang: sedikit penguasa tanah, banyak petani tak memiliki lahan sendiri. Pasca kemerdekaan, konstitusi memberi mandat kuat: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat itu diwujudkan lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, disahkan 24 September 1960. Untuk mengenang itu, Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional lewat Keppres Nomor 169 Tahun 1963. Namun lebih dari enam dekade kemudian, janji keadilan agraria masih jauh dari kenyataan. Konflik agraria terus meluap, kepemilikan tanah tetap terkonsentrasi, dan petani kecil terus dirundung ketidakpastian.

Angka-Angka Terbaru (2023–2024)

Konflik Agraria

  • Konflik tersebut terjadi di lahan seluas 638.188 hektar, menyebar di 346 desa, dan berdampak pada 135.603 kepala keluarga (KK) 
  • Sektor perkebunan dan agribisnis mendominasi konflik 2023 dengan 108 kasus (44,8 % dari total). 
  • Dari 108 konflik di sektor perkebunan, 88 kasus terjadi di perkebunan sawit. 
  • Selain itu, 2023 juga menyaksikan kriminalisasi—252 orang dijerat hukum, 52 orang dianiaya, 2 orang tertembak, dan 3 orang tewas dalam konflik agraria. 
  • Pada 2024, konflik agraria melonjak. KPA mencatat 295 letusan konflik, naik sekitar 21 % dari 2023. 
  • Konflik terjadi di atas lahan seluas 1.113.577,47 hektar, dan berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa. 

Hari Tani Nasional bukan sekadar simbol politis. Angka-angka terbaru menunjukkan bahwa konflik agraria semakin sering meledak, tekanan terhadap petani semakin nyata — dan ketimpangan struktural masih bertahan. Dalam 2023, terjadi 241 konflik di lahan seluas lebih dari 638 ribu ha, menimpa lebih dari 135 ribu keluarga. Sementara itu, 2024 mencatat eskalasi dramatis: 295 konflik di atas lebih dari 1,11 juta ha, mempengaruhi 67 ribuan keluarga. Sektor perkebunan dan megaproyek infrastruktur masih menjadi episentrum konflik.

Ketimpangan kepemilikan tanah pun tak kalah mencemaskan. Sekitar 1 % pemilik tanah menguasai hampir setengah bidang pertanian, sementara mayoritas petani hanya memiliki lahan sangat kecil — sebagian besar di bawah 0,5 hektare. Data-data ini menegaskan bahwa reforma agraria sejati belum terwujud. Negara dan masyarakat harus mempersepsikan Hari Tani Nasional tidak sebagai nostalgia, melainkan momentum untuk memperbarui komitmen dan mengambil langkah konkret: redistribusi lahan, penyelesaian konflik struktural, dan perlindungan hak petani. Hanya dengan begitu janji pasal 33 dan UUPA 1960 bisa menemukan wujud sejati.


Referensi

Peraturan BPK. (1960). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Download/116465/UU0051960.pdf

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). (1963). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963 tentang Hari Tani Nasional. KPA. https://www.kpa.or.id/image/2024/07/keppres-no-169-tahun-1963-hari-tani.pdf

Kumparan. (2021, September 24). Agrarische Wet 1870: Undang-Undang Agraria kolonial dan dampaknya di Indonesia. Kumparan. https://kumparan.com/ragam-info/agrarische-wet-1870-undang-undang-agraria-kolonial-dan-dampaknya-di-indonesia-24wDKjtVQYh

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan akhir tahun 2023: Reforma agraria jalan panjang menuju demokrasi agraria. KPA. https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025). Catatan akhir tahun 2024: Menata kembali agenda reforma agraria. KPA. https://www.kpa.or.id (PDF resmi, rilis Januari 2025)

Kontan. (2024, January 22). KPA: Konflik agraria naik mencapai 241 letusan sepanjang 2023. Kontan Nasional. https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusansepanjang-2023

Betahita. (2025, January 23). KPA: Konflik agraria naik 21 persen pada 2024. Betahita.id. https://betahita.id/news/detail/10870/kpa-konflik-agraria-naik-21-.html

SIEJ. (2024, 15 Maret). KPA: Konflik agraria di Indonesia naik. Diakses 24 September 2025, dari https://www.siej.or.id/id/ekuatorial/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik?utm_


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ancaman Nyata Menggerogoti Masa Depan Bangsa

-
Gambar
Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...
Baca selengkapnya

Ketika Wakil Rakyat Melawan Rakyat: Ironi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Demokrasi

-
Gambar
  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...
Baca selengkapnya

Hari Keadilan Internasional Dunia

-
Gambar
  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...
Baca selengkapnya