Hari Anak Nasional, Peringatan Seremonial Belaka?

-

 

Tanggal 23 juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 dan dipilih karena juga bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peringatan Hari Anak Nasional bermula dari gagasan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1951 yang merasa perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kesejahteraan, serta perlindungan anak. Hari Anak Nasional merupakan simbol adanya komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh haknya secara utuh, tumbuh dalam lingkungan yang aman, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Namun, lebih dari empat dekade sejak Hari Anak Nasional ditetapkan, tujuan tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Peringatan yang seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap pemenuhan hak anak sering kali lebih bersifat seremonial. Salah satu hak yang hingga kini masih menjadi persoalan adalah hak memperoleh pendidikan yang layak. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia turut terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Ketika anggaran pendidikan mengalami penyesuaian, muncul kekhawatiran bahwa berbagai program yang mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan, akan ikut terdampak.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Padahal, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen tersebut juga dipertegas dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Akan tetapi, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan dengan amanat konstitusi tersebut. Hingga saat ini masih terdapat anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, atau bahkan tidak dapat mengakses pendidikan sama sekali. Meskipun pendidikan dasar menjadi tanggung jawab negara, masyarakat masih harus menanggung berbagai kebutuhan penunjang seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan biaya transportasi yang bagi sebagian keluarga menjadi beban yang cukup besar.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum dapat diwujudkan secara merata. Keberadaan Hari Anak Nasional seharusnya tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah telah mampu menjamin hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan perlu disusun secara hati-hati agar tidak semakin mempersempit akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menjadi amanat yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia melalui kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan keadilan pendidikan.

Source:


https://hoshizora.org/sejarah-dan-4-makna-hari-anak-indonesia/

https://pundi.or.id/article/detail/218

https://amp.suara.com/news/2026/07/17/164321/ketika-biaya-pendidikan-memicu-ledakan-emosi-orang-tua-siswa

https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pungutan-sekolah-negeri-dikeluhkan-wali-murid-ombudsman-ntt-minta-sekolah-patuh-pada-arahan-rasionalisasi-biaya

https://www.new-indonesia.org/2025/07/6901/soal-biaya-sekolah-warga-kelas-menengah-jadi-juara-bagi-masyarakat-kelas-menengah-pendidikan-dianggap-berpeluang-besar-mengubah-kehidupan/

https://www.kompas.id/artikel/kala-akses-pendidikan-minim-hanya-satu-anak-di-satu-kampung-buton-tengah-yang-sekolah

https://www.new-indonesia.org/2025/07/6901/soal-biaya-sekolah-warga-kelas-menengah-jadi-juara-bagi-masyarakat-kelas-menengah-pendidikan-dianggap-berpeluang-besar-mengubah-kehidupan/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDUNG LAUTAN API: KOBARAN SEMANGAT MENOLAK PENJAJAHAN

-
Gambar
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah momen bersejarah yang terjadi antara 23-24 Maret 1946, di mana rakyat, pejuang, dan tentara Indonesia sengaja membakar dan mengosongkan Kota Bandung agar tidak jatuh ke tangan Sekutu dan NICA (Belanda). Indonesia yang belum genap 1 tahun memperoleh kemerdekaannya dihadapkan oleh Belanda yang ingin mengambil alih kembali Hinda Belanda setelah mengetahui Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia ke II. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, situasi di berbagai daerah masih belum stabil. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu mulai mendarat di Bandung dengan alasan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun kenyataannya, mereka justru membantu Belanda untuk kembali berkuasa. Hal ini memicu ketegangan dan perlawanan bersenjata antara pejuang Indonesia dan pihak Sekutu. Puncaknya, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh warga Bandung meninggalkan kota dalam waktu 24 jam. Dalam situasi t...
Baca selengkapnya

Peringatan Hari Buruh Nasional

-
Gambar
  Hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 mei setiap tahunnya berawal dari gerakan buruh di amerika serikat yang pada saat itu menuntut pengurangan waktu jam kerja. Pada saat itu, para buruh meminta pengurangan jam kerja yang dirasa tidak rasional. Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah menjadi kerusuhan setelah sebuah ledakan bom terjadi di tengah massa yang sedang berdemonstrasi. Ledakan tersebut menyebabkan tewasnya sejumlah buruh dan polisi, yang kemudian memicu gelombang solidaritas besar dari kalangan buruh di seluruh dunia. Gelombang solidaritas buruh yang menyebar dari berbagai penjuru dunia akhirnya sampai ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya serikat-serikat pekerja, seperti Personeel Fabriek Bond (PFB) pada tahun 1905, serta mulai diperingatinya May Day secara nasional. Namun, pada masa Orde Baru, peringatan May Day sempat dilarang karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kep...
Baca selengkapnya

POLISI MEMBUNUH LAGI: MAU BERAPA BANYAK NYAWA?

-
Gambar
Pada 19 Februari 2026, Arianto Tawakal, seorang pelajar berusia 14 tahun, meninggal dunia akibat dugaan pemukulan oleh oknum anggota Brimob di ruas jalan kawasan RSUD Maren, Kota Tual. Arianto saat itu melintas bersama kakaknya, Nasri Karim (15), di jalan menurun. Kakaknya menegaskan bahwa mereka tidak terlibat balap liar, melainkan hanya melaju karena kondisi turunan jalan. Namun, oknum Brimob, Bripda Masias Siahaya, diduga memukul Arianto menggunakan helm hingga korban terjatuh dan mengalami benturan parah di kepala. Arianto sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, kakaknya mengalami patah tulang akibat insiden yang sama. Dugaan bahwa tindakan kekerasan dilakukan atas dasar kecurigaan semata tanpa klarifikasi atau prosedur hukum yang jelas langsung menimbulkan sorotan publik luas. Kemudian pada Sabtu, 21 Februari 2026 Kapolres Tual, Whansi Des Asmoro, mengatakan status Bripda MS dinaikkan menjadi tersangka setelah gelar perkara bersama penyidik...
Baca selengkapnya