Tragedi Tanjung Priok: Ketika Kekuasaan Berhadapan dengan Hak Asasi Manusia

 

Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa yang cukup kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya terjadi ketegangan antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang kemudian semakin besar hingga terjadi kekerasan dan menimbulkan korban. Menurut saya, peristiwa ini tidak hanya bisa dilihat sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai masalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa ketika kekuasaan digunakan secara berlebihan, masyarakat bisa menjadi pihak yang dirugikan.

Kalau dilihat dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi masyarakat. Aparat memang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti bisa digunakan sesuka hati. Hak masyarakat juga harus tetap dihormati. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan komunikasi dan mencari jalan keluar yang baik. Menurut saya, pemerintah yang baik bukan hanya pemerintah yang bisa membuat keadaan tertib, tetapi juga pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah tanpa mengabaikan hak masyarakat.

Tragedi Tanjung Priok juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aparat pemerintah. Kalau kekuasaan tidak diawasi dengan baik, ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, aparat harus menjalankan tugas sesuai aturan dan setiap tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah. Bagi saya sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, hal ini penting karena pemerintah dan masyarakat sebenarnya saling berhubungan. Pemerintah membutuhkan masyarakat, begitu juga masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu melindungi dan melayani mereka.

Menurut saya, pelajaran yang bisa diambil dari Tragedi Tanjung Priok adalah bahwa kekuasaan pemerintah harus digunakan dengan tanggung jawab. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak, bukan hanya sebagai pihak yang harus mengikuti perintah pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap HAM. Peristiwa Tanjung Priok juga menjadi pengingat bagi pemerintah sampai sekarang bahwa menjaga keamanan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat. Dengan belajar dari peristiwa tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi lebih baik dan lebih menghargai hak masing-masing.

Source:

Sumber :

https://news.schoolmedia.id/artikel/884/41-tahun-peristiwa-tanjung-priok-utang-negara-kepada-korban-pelanggaran-berat-ham-belum-tunai

https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-lupakan-tragedi-tanjung-priok-tuntaskan-hingga-korban-merasakan-keadilan/09/2023/

https://amp.kompas.com/tren/read/2023/09/12/071500365/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-tanjung-priok-1984-apa-yang-terjadi-

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/peristiwa-tanjung-priok-1984-latar-belakang-masalah-tragedi-kerusuhan-dan-penyelesaian-pelanggaran-ham