Konstitusi Bukan Sekedar Ketentuan Kuno

-


Tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Peringatan ini ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2008.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan dan hukum dasar yang sah secara formal. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang bersejarah untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945), memilih Presiden dan Wakil Presiden (Soekarno-Hatta), serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Momen ini adalah pilar legalitas berdirinya negara Indonesia secara tata negara.
​
Rancangan UUD sebenarnya telah dibahas sejak sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus pagi, terjadi perdebatan krusial terkait Piagam Jakarta (Jakarta Charter), khususnya klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Atas kebesaran hati para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang, klausul tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk sebelum UUD 1945 akhirnya disahkan.

Dalam Pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa telah menetapkan empat tujuan bernegara yang menjadi standar kinerja pemerintahan, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."

​Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemilik modal atau pemegang kekuasaan semata.

Ketika cita-cita konstitusi disandingkan dengan kondisi lapangan hari ini, terdapat jarak antara idealita hukum dan praktik pemerintahan:
• Pelayanan Publik Belum Merata: Kata "sejahtera" belum menyentuh semua orang. Di daerah, rakyat masih sering kesulitan mendapat hak dasar seperti jalan layak, listrik stabil, hingga fasilitas kesehatan.
• Keadilan Hukum yang Tebang Pilih: Aturan bilang semua orang sama di mata hukum, tetapi praktiknya sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
• ​Demokrasi Terasa Formalitas: Rakyat dibutuhkan saat pemilu, tetapi suara dan keluhannya sering diabaikan saat kebijakan dibuat.

Mengingat kondisi tersebut, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus sejatinya memiliki makna mendalam, yaitu :
1. Menagih Janji Penguasa: Momen untuk mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan mereka ada batasnya dan wajib dipakai untuk melayani rakyat. 
2. Pengingat Batas Kekuasaan: Hari Konstitusi adalah alarm bagi pemerintah bahwa mereka tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Jika rakyat masih susah dan hak-haknya diabaikan, berarti pemerintah sudah mengingkari janji dan aturan dasar berdirinya Indonesia.

Source :


https://www.kompas.com/stori/read/2024/02/26/180000679/kenapa-tanggal-18-agustus-diperingati-sebagai-hari-konstitu

https://share.google/B1Jn3HCkfD3ritK6usi

https://share.google/8OinPpWjhkM9qeFBS

https://share.google/X9Ix1hmCtqj3cBOme

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANDUNG LAUTAN API: KOBARAN SEMANGAT MENOLAK PENJAJAHAN

-
Gambar
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah momen bersejarah yang terjadi antara 23-24 Maret 1946, di mana rakyat, pejuang, dan tentara Indonesia sengaja membakar dan mengosongkan Kota Bandung agar tidak jatuh ke tangan Sekutu dan NICA (Belanda). Indonesia yang belum genap 1 tahun memperoleh kemerdekaannya dihadapkan oleh Belanda yang ingin mengambil alih kembali Hinda Belanda setelah mengetahui Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia ke II. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, situasi di berbagai daerah masih belum stabil. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu mulai mendarat di Bandung dengan alasan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun kenyataannya, mereka justru membantu Belanda untuk kembali berkuasa. Hal ini memicu ketegangan dan perlawanan bersenjata antara pejuang Indonesia dan pihak Sekutu. Puncaknya, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh warga Bandung meninggalkan kota dalam waktu 24 jam. Dalam situasi t...
Baca selengkapnya

Peringatan Hari Buruh Nasional

-
Gambar
  Hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 mei setiap tahunnya berawal dari gerakan buruh di amerika serikat yang pada saat itu menuntut pengurangan waktu jam kerja. Pada saat itu, para buruh meminta pengurangan jam kerja yang dirasa tidak rasional. Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah menjadi kerusuhan setelah sebuah ledakan bom terjadi di tengah massa yang sedang berdemonstrasi. Ledakan tersebut menyebabkan tewasnya sejumlah buruh dan polisi, yang kemudian memicu gelombang solidaritas besar dari kalangan buruh di seluruh dunia. Gelombang solidaritas buruh yang menyebar dari berbagai penjuru dunia akhirnya sampai ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya serikat-serikat pekerja, seperti Personeel Fabriek Bond (PFB) pada tahun 1905, serta mulai diperingatinya May Day secara nasional. Namun, pada masa Orde Baru, peringatan May Day sempat dilarang karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya pergantian kep...
Baca selengkapnya

POLISI MEMBUNUH LAGI: MAU BERAPA BANYAK NYAWA?

-
Gambar
Pada 19 Februari 2026, Arianto Tawakal, seorang pelajar berusia 14 tahun, meninggal dunia akibat dugaan pemukulan oleh oknum anggota Brimob di ruas jalan kawasan RSUD Maren, Kota Tual. Arianto saat itu melintas bersama kakaknya, Nasri Karim (15), di jalan menurun. Kakaknya menegaskan bahwa mereka tidak terlibat balap liar, melainkan hanya melaju karena kondisi turunan jalan. Namun, oknum Brimob, Bripda Masias Siahaya, diduga memukul Arianto menggunakan helm hingga korban terjatuh dan mengalami benturan parah di kepala. Arianto sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, kakaknya mengalami patah tulang akibat insiden yang sama. Dugaan bahwa tindakan kekerasan dilakukan atas dasar kecurigaan semata tanpa klarifikasi atau prosedur hukum yang jelas langsung menimbulkan sorotan publik luas. Kemudian pada Sabtu, 21 Februari 2026 Kapolres Tual, Whansi Des Asmoro, mengatakan status Bripda MS dinaikkan menjadi tersangka setelah gelar perkara bersama penyidik...
Baca selengkapnya