Selamat Ulang Tahun, Waktunya Tiup Api Kalimantan
17 Oktober 2026, Prabowo Subianto genap berumur 75 tahun. Yang artinya beliau lahir di tahun 1951. Saat dimana hutan Kalimantan masih rimbun. Lahir dengan dengan udara yang masih bersih dan layak. Namun di tahun ini, berbanding terbalik. Asap tebal menyelimuti langit Kalimantan, membuat sesak pernafasan, dan mata menjadi perih.
Di rakyatnya menjerit dan negara tetangga mulai protes. Status bencana karhutla belum juga di kategorikan sebagia bencana nasional, padahal dampaknya sudah merembet menjadi internasional.
Di hari ulang tahun Bapak Presiden ke-8 Indonesia ini, masihkan bisa di sambut dengan perayaan bahagia, atau menjadi duka bagi Indonesia?
Tentu tanpa mengurangi rasa hormat, selamat atas bertambah usia nya bapak Presiden Indonesia. Tetapi PR bapak masih banyak.
Perhari ini, kualitas udara di Kalimantan saat ini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan hingga masuk kategori Berbahaya akibat lonjakan titik panas (fire cluster) dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kalimantan Tengah berada di posisi paling parah dengan kualitas udara melonjak hingga menyentuh angka 4.055. Sementara data stasiun real-time KLH di Jekan Raya mencatat angka polutan spesifik PM2.5 sebesar 1.258. Di susul dengan Kalimantan Selatan, Laporan resmi Dinas LH Kalsel merinci data stasiun AQMS untuk wilayah Kota Banjarmasin dengan indeks 859 (Berbahaya) dan Kabupaten Barito Kuala di angka 462 (Berbahaya). Publikasi Polri Tribrata News (Rilis 14 Oktober 2026) menempatkan kumulatif polusi Kalsel di angka 622 secara spasial. Kemudian ada Kalimantan Barat, dimana berita pemantauan udara regional oleh Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA & Suara Desa (Oktober 2026) mengonfirmasi nilai konsentrasi parameter PM2.5 di area Pontianak Tenggara meroket hingga 375 akibat pergerakan angin membawa asap karhutla. Lalu ada Kalimantan Timur, publikasi berkala grafik pencemaran udara wilayah timur menunjukkan indeks kumulatif berada pada rata-rata angka 185 hingga 194 (Kategori Tidak Sehat), dengan titik terparah terlacak di wilayah penyangga seperti Wonotirto (Samboja) dan Kutai Kartanegara. Dan terakhir ada Kalimantan Utara, Laporan pemantauan regional oleh Borneo News Journalist (Update 12-14 Oktober 2026) mencatat wilayah Kaltara (seperti Tarakan) sempat menyentuh angka 111. Secara umum provinsinya menempati peringkat terbawah di Kalimantan karena polusinya cenderung fluktuatif di ambang batas bawah Tidak Sehat hingga Sedang.
Melihat dari hal ini tentu banyak yang perlu di benahi dari kepemimpinan Prabowo. Terutama dari segi komunikasi.
Meski para pejabat sering kali terjebak dalam siklus elektoral (misalnya pemilu 5 tahunan). Masalah besar yang struktural dan butuh waktu lama untuk diselesaikan (seperti perubahan iklim, reformasi birokrasi, atau kemiskinan ekstrem) sering kali ditinggalkan karena tidak memberikan hasil instan untuk mendulang suara. Yang mana artinya mengakui adanya masalah besar berarti mengakui adanya kegagalan institusional. Dalam banyak birokrasi, ada ketakutan kolektif bahwa melaporkan masalah pelik akan berdampak buruk pada karier atau evaluasi pimpinan. Sehingga pemerintah seringkali dibatasi oleh kapasitas kognitif dan sumber daya yang terbatas untuk memikirkan ribuan masalah secara bersamaan, sehingga mereka terpaksa melakukan triase (memilih masalah mana yang "bikin gaduh" saja yang diurus).
Dalam teori Pembentukan Agenda (Agenda-Setting Theory) dikembangkan oleh Max McCombs dan Donald Shaw, serta diperluas dalam studi kebijakan publik oleh John Kingdon melalui kerangka Multiple Streams Framework. Bahwa, tidak semua masalah besar otomatis masuk ke dalam meja prioritas pemerintah. Sebuah isu baru akan ditanggapi jika berhasil "menembus" tiga aliran yang bertemu: problem stream (masalahnya dirasa mendesak), policy stream (ada solusi yang tersedia), dan political stream (ada momentum politik). Jika suatu masalah besar tidak didorong oleh krisis yang memaksa atau tekanan publik yang masif, pemerintah cenderung membiarkannya berada di luar agenda prioritas (non-decision making).
Dalam ilmu pemerintahan, menganggap remeh masalah besar adalah bentuk patologi birokrasi dan politik. Hal ini terjadi bukan sekadar karena pemimpinnya tidak tahu, melainkan karena sistem insentif politik sering kali lebih menghargai "citra aman" daripada "menyelesaikan akar masalah yang pahit".
Namun rasa-rasanya pemerintah hari ini terlalu lama untuk menangani masalah ini. Dari para pimpinan provinsi yang asal bunyi dalam menanggapi masalah ini, hingga yang sekarang ini belum juga menjadi masalah nasional. Tiga bulan sudah kita dikepung asap yang menyesakkan. Tiga bulan pula penyakit ISPA terus melonjak di sertai dengan kabar duka dimana-mana.
Terkadang masyarakat tidak selalu menuntut untuk masalah ini harus selesai detik itu juga. Masyarakat hanya memerlukan validasi bahwa pemerintah benar-benar berupaya, dan sudah merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini, ketimbang di timpa dengan asal bunyi pemerintah yang bukannya menenangkan, malah membuat lonjakan amarah masyarakat hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena yang paling merasakan dampak serta upaya pemerintah di lapangan adalah masyarakat. Menenangkan dan berbicara hal-hal baik apalagi sampai menyepelekan masalah hanya membuat masyarakat muak dan membuat mereka hilang akan kepercayaan terhadap pemerintah.
Perhari ini langit Kalimantan kehilangan biru nya. Asap Kalimantan kehilangan segarnya. Dan lebel bahwa Kalimantan adalah paru-paru dunia kiranya kini sudah tidak relevan lagi.
Source :
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3366138/indonesian-wildfire-haze-forces-14-million-students-move-online-learning
https://rri.co.id/singaraja/iptek/2694751/bukan-hanya-manusia-asap-karhutla-ancam-kehidupan-orangutan-di-kalimantan
https://gorontalo.antaranews.com/amp/berita/422011/karhutla-2026-menyelamatkan-satwa-menjaga-rumahnya
https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/prabowo-subianto
https://share.google/nL4Uh1Dakdko1aS9d
https://share.google/ZfexqoEbmU6T8shtf
https://share.google/e8r0C9asVtgvtwVmA
Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies. HarperCollins College Publishers.

Komentar
Posting Komentar