HIMAPEM FISIP ULM

  Setiap 24 September, bangsa Indonesia kembali meneguhkan makna Hari Tani Nasional. Peringatan ini lebih dari sekadar seremoni: ia menjadi panggilan agar negara dan masyarakat tak berhenti mengawal keadilan agraria. Sejarah agraria di Negeri ini memang sarat luka. Sejak zaman kolonial Belanda, kebijakan Agrarische Wet 1870 membuka jalan bagi dominasi perkebunan asing dan marginalisasi petani pribumi. Struktur kepemilikan tanah menjadi timpang: sedikit penguasa tanah, banyak petani tak memiliki lahan sendiri. Pasca kemerdekaan, konstitusi memberi mandat kuat: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat itu diwujudkan lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, disahkan 24 September 1960. Untuk mengenang itu, Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional lewat Keppres Nomor 169 Tahun 1963. Namun lebih dari enam dekade kemudian, janji keadilan agraria ...

  Setiap tanggal 15 September, dunia merayakan Hari Demokrasi Internasional. Tanggal inid itetapakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007 sebagai bentuk dedikasi Bersama untuk menjaga, merawat, serta mengembangkan nilai-nilai demokrasi di berbagai negara. Demokrasi lahir dari perjalan Panjang Sejarah, sebagai buah dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan berpartisipasi dalam menentukan arah Pembangunan bangsa. Dalam sistem demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat, berkontribusi, dan  berpartisipasi dalam Keputusan yang memengaruhi kepentingan publik dan negara. Demokrasi bukan tentang pemilihan parlemen yang bebas, jujur dan adil, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebebasan pers, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peran Masyarakat sipil dalam memantau jalannya pemerintahan. Setia...

  Peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah politik Indonesia yang hingga kini masih menyisakan luka. Insiden ini tidak hadir tiba-tiba, melainkan lahir dari ketegangan panjang antara rezim Orde Baru dengan kelompok masyarakat, khususnya komunitas Muslim di Jakarta Utara, yang merasa ruang keberagamaan mereka semakin dipersempit oleh kebijakan negara. Pemicunya terjadi dua hari sebelumnya, ketika seorang Babinsa, Sertu Hermanu, memasuki Musholla Assa’adah tanpa melepas sepatu dan mencopot spanduk yang dianggap menentang kebijakan asas tunggal Pancasila. Peristiwa itu dianggap melecehkan kesucian rumah ibadah, memicu amarah warga, dan mendorong terjadinya protes massal. Situasi semakin memanas ketika beberapa orang ditahan, sehingga gelombang solidaritas umat muncul dalam bentuk pengajian akbar yang berujung pada bentrokan besar dengan aparat pada malam 12 September 1984. Ketika ribuan orang berkumpul untuk menyuarakan ketidakpuasa...

Munir Said Thalib lahir di Batu, Jawa Timur, 8 Desember 1965, dan menempuh pendidikan hukum di Universitas Brawijaya sebelum dikenal sebagai advokat HAM yang lantang membela kaum tertindas. Kariernya dimulai dari LBH Surabaya tahun 1989, kemudian pindah ke YLBHI Jakarta pada 1996, tepat di tahun-tahun terakhir Orde Baru. Munir tampil sebagai wajah perlawanan terhadap praktik penculikan dan penghilangan paksa aktivis. Pada 1998, ia mendirikan KontraS, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang hingga kini menjadi simbol keberanian melawan impunitas negara. KontraS bukan sekadar lembaga advokasi, melainkan monumen moral yang menolak lupa terhadap kekerasan negara. Namun, di mata sebagian elite, langkah Munir adalah ancaman: upaya membuka tabir gelap masa lalu dianggap mengganggu stabilitas politik yang sedang dibangun di awal reformasi. Perlawanan Munir dibayar mahal. Rumahnya pernah diteror bom pada 2003, kantor KontraS diserang massa bayaran, dan dirinya kerap menerima...

  Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kericuhan yang terjadi di sekitar DPR pada Sepanjang Agustus 2025 memperlihatkan ironi: lembaga yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berhadapan secara langsung dengan rakyatnya sendiri. Gelombang demonstrasi yang meluas, diwarnai bentrokan, serta tindakan represif aparat, mempertegas adanya krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk crisis of representation (Rosanvallon, 2008), yakni ketika lembaga demokrasi formal kehilangan legitimasi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara otentik. Secara normatif, DPR adalah “rumah rakyat”. Dalam kerangka Trias Politika , DPR mengemban fungsi legislatif membuat undang-undang, menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemeri...

  Setiap tanggal 19 Agustus, dunia memperingati World Humanitarian Day (Hari Kemanusiaan Sedunia), hari yang ditetapkan secara resmi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2008 dan pertama kali diperingati pada tahun 2009. Hari ini diabadikan sebagai penghormatan bagi para pekerja kemanusiaan yang telah berjuang dan bahkan mengorbankan nyawa demi membela nilai-nilai kemanusiaan di tengah konflik, bencana, dan krisis lainnya. Latar belakangnya bermula dari tragedi pengeboman di Hotel Kanal, Baghdad, Irak, pada 19 Agustus 2003, yang menewaskan 22 pekerja PBB, termasuk Sérgio Vieira de Mello, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB. 1. Kejadian yang Menjadikan Hari Ini Diperigati Peristiwa tragis pengeboman di Hotel Kanal, Baghdad, pada 19 Agustus 2003, tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi dunia kemanusiaan, tetapi juga menggugah kesadaran global tentang pentingnya melindungi para pekerja kemanusiaan yang berada di garis depan. Kejadian ini memperlihatkan bah...

  Setiap tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia kembali menapaki jejak sejarah penting—hari ketika Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) resmi disahkan sebagai landasan hukum dan dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan . Sejak 2008, tanggal ini telah ditetapkan secara resmi sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 September 2008. Keputusan ini menegaskan bahwa tanggal tersebut diperingati bukan sebagai hari libur, melainkan sebagai momentum reflektif yang menghidupkan semangat konstitusional . Makna dan Fungsi Hari Konstitusi Hari Konstitusi menjadi penghubung antara kemerdekaan (17 Agustus) dan sistem ketatanegaraan (18 Agustus). Pengesahan UUD 1945 menandai perjalanan formal berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan nilai keadilan . Momentum ini mengingatkan bahwa semua k...

  Berdasarkan penjelasan Kementrian Kebudayaan, Fadli Zon, dalam kegiatan diskusi publik tentang draf penulisan buku sejarah Indonesia di Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa, sejauh ini, buku sejarah resmi Indonesia belum mencakup secara menyeluruh peristiwa-peristiwa penting pasca-Reformasi, seperti masa pemerintahan setelah BJ Habibie, termasuk fenomena seperti gerakan separatis, kasus terorisme, pandemi COVID-19, dan sebagainya sesuai dari draf jilid ke-10. Karena itu, narasi resmi masih berfokus pada periode sebelum dan sekitar 1998, sehingga meninggalkan kekosongan dalam mendokumentasikan dinamika politik dan sosial dua dekade terakhir. Dalam konteks inilah, penulisan ulang sejarah menjadi penting sebagai upaya memperbarui cakupan sejarah nasional secara lebih lengkap.  Namun, pembaruan narasi saja tak cukup jika tak disertai pelibatan yang adil. Tanpa transparansi dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui uji publik atau diskusi terbuka, kita patut m...

Korupsi di Indonesia bukan lagi soal miliaran rupiah, melainkan sudah mencapai angka ratusan triliun. Baru-baru ini, kasus korupsi senilai Rp 271 Triliun mencuat, dan kini muncul lagi dengan angka fantastis Rp 285 Triliun. Senin (13/7), Kejaksaan Agung RI menetapkan Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Father," sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan 2023. Mirisnya, berita korupsi seolah tak pernah habis di negeri ini. Ironisnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Sesuai pepatah “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya,” tidak hanya Riza yang terlibat, tetapi anaknya, Kerry Andrianto juga ikut terlibat dalam kasus ini. Selain keduanya, ada beberapa orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya negara kita melawan praktik kotor ini dengan tegas. Jangankan tegas, pengesahan UU Perampasan Aset untuk para koruptor yang selama ini dig...

  Hari Keadilan Internasional Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juli sebagai bentuk pengakuan global terhadap pentingnya keadilan, terutama dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 1998, melalui Statuta Roma, sebagai lembaga hukum internasional yang independen. Peringatan ini menjadi simbol bahwa dunia tidak tinggal diam terhadap pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hari ini, tanggal 17 Juli 2025 bukan sekadar peringatan Hari keadilan Nasional Dunia, tapi sebuah momen penting untuk merefleksikan sejauh mana dunia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan universal. Negara-negara, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga hukum di seluruh dunia menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi hukum, memperkuat peran peradilan, serta memperjuangkan hak-hak korban kejahatan berat. Keadilan ...

Bukan sekadar rancangan belaka, Kabinet Merah-Putih serius meresmikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Bukannya dikelola oleh Kementerian yang mengurusi pendidikan, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini akan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Ironis, bahwa sekolah ini menabrak sistem pendidikan nasional yang semestinya satu pintu. Sekolah ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup.  Tujuan besarnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pada 2026, Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen dan pada 2029 angka kemiskinan nasional di bawah lima persen. Akan tetapi, dengan sistem pendidikan nasional dan program pengentasan kemiskinan yang ada, lantas apakah Sekolah Rakyat ini tidak lebih dari buang-buang anggaran? Sekolah Rakyat rencananya akan diluncurkan pada 14 Juli 2025...

Hari Keluarga Nasional atau Harganas, yang jatuh setiap 29 Juni, bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat kuat akan masa ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, pulang ke keluarga mereka—momen yang melambangkan bahwa keluarga adalah tempat awal segalanya dimulai kembali. Sejak itu, keluarga dipandang sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Kesadaran ini tidak tinggal dalam simbol semata. Ia diwujudkan pada 29 Juni 1970 lewat diluncurkannya program Keluarga Berencana. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah penduduk, mencegah pernikahan dini, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, pada 1993, Presiden Soeharto menetapkan Harganas sebagai peringatan resmi, diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2014. Meski bukan hari libur, maknanya tetap dalam. Tahun 2025 ini, tema Harganas adalah “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Bukan sekadar slogan—ini adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa bermula dari r...

Hingga detik ini, berbagai konflik Meletus di berbagai belahan di dunia. Sejak Oktober 2023 lalu, Israel melakukan genosida, kekerasan seksual, penghancuran fasilitas layanann kesehatan seksual dan reproduksi kepada warga Palestina di wlayah pendudukan Palestina. Selama April—September 2015, lebih dari 1.300 kasus pemerkosaaan di Negara Bagian Unity di Sudan Selatan. Survei akhir 2016, 70% wanita di Ibu Kota Sudan Selatan, Suba, mengalami kekerasan seksual sejak awal konflik. Pada Maret 1968 di dusun My Lai dan My khe, Vietnam, tentara Amerika Serikat (AS) terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan warga sipil Vietnam. Jumlah tewas diperkirakan 247—507 warga sipil, Sebagian besar wanita, anak-anak dan orang tua. Sedekade lalu, tepatnya 19 Juni 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/69/293) memproklamasikan 19 Juni setiap tahun sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konflik. Peringatan ini diciptakan untuk meningkatkan kesadaran per...

Pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, lahirlah sang pemikir besar negara Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai bapak proklamator Indonesia sang pemikir dasar negara, orator handal sosok pembawa api semangat pergerakkan untuk rakyat Indonesia, Ir. Soekarno yang sering kita kenal dengan Bung Karno. Tepat pada tanggal 25 Mei 1926 ia menjadi sarjana Teknik Sipil pada Technise Hoogeschool te Bandoeng atau Institut Teknologi Bandung (ITB) dan salah satu karya arsitekturnya yang terkenal adalah Hotel Priangan di Bandung. Bung Karno adalah api yang membakar semangat bangsa. Dalam pidatonya yang menggugah, ia pernah berkata: “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.” Ini bukan sekadar kutipan motivasi, melainkan pernyataan penuh keyakinan tentang peran generasi muda dalam menentukan arah masa depan bangsa. Baginya, pemuda bukan hanya penerus bangsa, tetapi penggerak perubahan yang mampu menggerakkan sejarah. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, Bung Kar...

Hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila jauh lebih dalam daripada sekadar upacara tahunan. Hari Lahir Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi lambang persatuan dan kesatuan, sekaligus landasan ideologis bagi negara. Melansir laman Kemendikbud, sejarah Hari Lahir Pancasila bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada sidang tersebut, ideologi Pancasila pertama kali diusulkan oleh para pendiri bangsa dan mulai dibahas secara mendalam.  Setelah melalui proses persidangan yang alot dan perdebatan yang mendalam, akhirnya Pancasila berhasil disahkan pada Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang bersejarah tersebut, disepakati bahwa Pancasila akan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan konstitusional. Hari lahir Pancasila merupak...